20 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melaporkan bahwa sektor ESDM menyumbang 16% total penerimaan negara tahun 2025. Utamanya, melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Bahlil memaparkan perincian realisasi penerimaan negara yang berhasil dihimpun dari subsektor mineral dan batu bara (minerba) serta minyak dan gas bumi (migas). Ia menyebutkan bahwa realisasi pendapatan negara sektor ESDM saja sudah menembus Rp 240 triliun.
"PNBP kita ini jadi Rp 200 triliun lebih antara PNBP Minerba dengan PNBP Migas. Kurang lebih sekitar Rp 240 triliun. Itu baru dari sektor PNBP. Belum pada sektor PPH21, Pajak-pajak yang lain itu belum termasuk. Jadi kurang lebih kontribusi di sektor ESDM terhadap APBN itu kurang lebih sekitar 15-16%," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Kementerian ESDM 2025, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
Mengacu pada data capaian kinerja ESDM 2025, realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor ESDM tahun 2025 mencapai Rp 138,37 triliun atau melebihi target DIPA 2025 yang mencapai Rp 127,44 triliun.
Dari realisasi PNBP itu Sumber Daya Alam (SDA) Minerba menyumbang 104,38%, SDA Panas Bumi mencapai 103,4% dan lainnya mencapai 311,05%.
Adapun PNPB sektor lainnya mencakup: Badan Layanan Umum (BLU), iuran Badan Usaha Hilir Migas, Domestic Market Obligation (DM) migas, Kompensasi DMO Batu Bara, denda smelter, denda penertiban kawasan hutan (PKH), jasa layanan ketenagalistrikan, museum, pemanfaatan barang Milik Negara (BMN) dan jasa lainnya.
Bahlil menegaskan, pihaknya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945. Pemerintah saat ini tengah merumuskan kebijakan agar pengelolaan sumber daya alam (SDA) ke depannya benar-benar berorientasi pada kepentingan negara di atas kepentingan bisnis semata.
"Nah kami lagi merumuskan kebijakan bahwa ke depan pengelolaan SDA kita harus berorientasi pada kepentingan negara dulu. Harus menguntungkan negara yang sebesar-besarnya. Ya saya sebagai mantan pengusaha udahlah gue mau ya berpikir negara aja lah," tambahnya.
Menurutnya, optimalisasi pendapatan negara dari sektor ESDM bisa dialokasikan untuk mendanai berbagai program kerakyatan yang mendesak, mulai dari infrastruktur hingga gizi masyarakat.
"Jadi pengusaha boleh untung tapi negara juga harus mendapatkan porsi yang lebih baik. Karena dari situ dananya bisa dipakai untuk makanan bergizi, bangun sekolah rakyat, bangun jembatan, pendidikan, kesehatan, macem-macem," tandasnya.
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
