loading...
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan, empat program stimulus tahun 2025 akan dilanjutkan pada tahun 2026. Foto/Dok
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan, empat program stimulus tahun 2025 akan dilanjutkan pada tahun 2026, yang meliputi PPh Final 0,5% bagi UMKM hingga tahun 2029, PPh 21 DTP (Ditanggung Pemerintah) untuk pekerja sektor pariwisata, PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya dan Diskon iuran JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU).
Di tengah tekanan harga komoditas dan gejolak global, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menjalankan peran strategis sebagai peredam guncangan (shock absorber). Sepanjang tahun 2025, realisasi belanja negara mencapai Rp3.451,4 triliun (95,3% dari APBN), sementara pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.756,3 triliun (91,7% dari APBN).
Defisit anggaran hingga akhir 2025 tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92% terhadap PDB. Dana tersebut dialokasikan untuk program pembangunan nasional yang berdampak langsung ke masyarakat.
Baca Juga: Kucurkan BLT Kesejahteraan Rakyat, Pemerintah Tambah Anggaran Rp30 Triliun
“Realisasi belanja negara di antaranya untuk pelaksanaan program pembangunan nasional seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG), pembinaan program Koperasi Desa (KUD), paket stimulus 1 sampai dengan 4 selama tahun 2025 yang bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha,” ungkap Purbaya dalam konferensi pers KSSK I di Gedung Djuanda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Pasar Surat Berharga Negara (SBN) mencatatkan perbaikan kinerja dengan penurunan yield SBN 10 tahun ke level 6,41%. Angka ini turun signifikan dibandingkan posisi akhir tahun 2024 yang sempat berada di atas 7%, mencerminkan tingginya kepercayaan investor terhadap tata kelola fiskal Indonesia.
Baca Juga: BLT Tambahan Diberikan Selama 3 Bulan, Bakal Menjangkau 140 Juta Orang
Sementara itu KSSK menyatakan bahwa stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV tahun 2025 tetap dalam kondisi terjaga. Capaian ini merupakan hasil dari koordinasi yang erat antara otoritas fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menghadapi volatilitas pasar global yang meningkat di awal tahun 2026.
(akr)
