APBN Menjadi Penopang Likuiditas Ekonomi Daerah

Komposisi ini menegaskan bahwa belanja negara tidak hanya menopang operasional pemerintahan, tetapi juga menjadi sumber utama perputaran dana di perekonomian lokal.

Dari sudut pandang ekonomi, belanja pegawai berperan langsung dalam menjaga daya beli rumah tangga, khususnya di sektor perdagangan dan jasa. Belanja barang dan belanja modal, di sisi lain, berdampak pada kelangsungan proyek pemerintah, pembayaran kepada kontraktor, serta keberlanjutan rantai pasok lokal.

Ketepatan waktu penyaluran anggaran menjadi faktor kunci agar efek pengganda belanja pemerintah dapat dirasakan secara optimal oleh sektor riil, termasuk pelaku usaha dan UMKM di daerah.

Dalam kerangka desentralisasi fiskal, mekanisme transfer ke daerah menjadi tulang punggung pembiayaan layanan publik dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) di wilayah ini mencapai Rp5,75 triliun atau 99,22 persen dari pagu, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp3,54 triliun atau 95,11 persen, serta Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Rp4,74 triliun atau 99,86 persen. Tingginya realisasi dana-dana tersebut mencerminkan kesinambungan aliran fiskal dari pemerintah pusat ke daerah.

Stabilitas Ekonomi Lokal
Dalam praktiknya, peran KPPN Surabaya II tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam menjaga ritme belanja pemerintah. Melalui pengelolaan perbendaharaan yang akuntabel dan tepat waktu, KPPN berkontribusi terhadap terjaganya arus kas pemerintah daerah serta kelancaran pembayaran kepada penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi lokal.

Momentum akhir tahun anggaran menjadi fase krusial karena pola penyaluran belanja pemerintah berpengaruh langsung terhadap dinamika ekonomi.

Keterlambatan pencairan anggaran berpotensi menimbulkan tekanan likuiditas bagi pelaku usaha, menunda realisasi proyek, serta menghambat arus kas penyedia barang dan jasa. Sebaliknya, penyaluran yang konsisten hingga akhir tahun membantu menjaga stabilitas aktivitas ekonomi dan mengurangi volatilitas di tingkat daerah.

Dalam perspektif kebijakan fiskal nasional, kualitas penyaluran APBN menjadi indikator penting efektivitas desentralisasi fiskal. Transfer ke daerah yang tersalurkan tepat waktu dan dikelola secara akuntabel memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan belanja, merespons kebutuhan ekonomi lokal, serta memperkuat daya tahan ekonomi regional.

Tantangan dan Penutup
Meski demikian, besarnya anggaran yang disalurkan perlu diiringi dengan peningkatan kualitas belanja. Tantangan ke depan tidak hanya terletak pada pencapaian target realisasi, tetapi juga pada kemampuan belanja negara menghasilkan output dan dampak ekonomi yang nyata.

Penguatan perencanaan, koordinasi, dan eksekusi belanja menjadi kunci agar APBN benar-benar berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Menjelang tutup tahun anggaran, APBN pada akhirnya berperan sebagai jangkar ekonomi regional. Ketika fungsi perbendaharaan di daerah berjalan secara efektif, belanja negara tidak hanya menutup buku anggaran, tetapi juga menjaga momentum ekonomi dan memperkuat fondasi pembangunan daerah ke depan.