7 hours ago
6
Jakarta, CNBC Indonesia - Isu kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi sorotan tajam setelah munculnya pertanyaan mengenai dugaan pelanggaran kedaulatan oleh armada militer Amerika Serikat (AS). Terdapat laporan yang menyebutkan armada militer AS tercatat 18 kali melanggar kedaulatan teritorial tanpa iktikad baik untuk meminta maaf kepada pihak Indonesia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa kedaulatan wilayah udara Indonesia merupakan prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan pentingnya menempatkan kepentingan nasional di atas segala kepentingan lain dalam menghadapi isu-isu sensitif terkait wilayah perbatasan.
"Tentu yang perlu kita terus tekankan bahwa pentingnya kita terus menempatkan kepentingan nasional kita dan dalam konteks ini adalah kedaulatan wilayah udara Indonesia menjadi prioritas kita," kata Yvonne, Kamis (16/4/2026).
Di sisi lain, publik juga mempertanyakan status usulan Amerika Serikat mengenai pemberian izin terbang lintas yang bersifat umum atau blanket overflight clearance. Usulan ini menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan mekanisme pengaturan penggunaan ruang udara Indonesia oleh armada militer pihak asing.
Pihak kementerian menjelaskan bahwa usulan dari Washington tersebut hingga saat ini masih dalam tahap pertimbangan internal oleh Pemerintah Indonesia. Menurut keterangannya, usulan tersebut masih terus ditelaah secara hati-hati oleh kementerian terkait agar sejalan dengan prinsip kedaulatan dan hukum yang berlaku.
"Mekanismenya pengaturannya dan berbagai detailnya masih perlu terus ditelaah secara hati-hati dengan pastinya menempatkan kepentingan nasional kita, kedaulatan wilayah udara kita," ujar Yvonne.
Dalam prosesnya, Kementerian Pertahanan berkoordinasi erat dengan Kementerian Luar Negeri untuk menelaah setiap detail usulan tersebut dari berbagai aspek keamanan. Hal ini merupakan bagian lumrah dalam proses pengambilan keputusan strategis negara agar tetap berada dalam koridor politik luar negeri bebas aktif.
Hingga saat ini, belum ada keputusan final maupun batas waktu pasti kapan pemberian izin terbang lintas tersebut akan diumumkan kepada publik. Pemerintah menegaskan bahwa segala usulan yang masih dalam tahap pertimbangan tidak boleh dianggap sebagai sebuah kebijakan tetap yang telah disepakati.
"Dapat kami tekankan kembali bahwa sampai saat ini belum ada kebijakan yang memberikan akses unrestricted access bagi pihak asing mana pun untuk menggunakan wilayah udara Indonesia," tutur Yvonne.
(tps/luc)
Add
as a preferred
source on Google
