2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Eddy Martono melaporkan kepada Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman, terkait program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) yang saat ini berjalan lambat.
Salah satu penyebab utamanya adalah keengganan petani menebang pohon sawit karena masih menghasilkan. Terutama ketika harga tandan buah segar (TBS)-nya sedang bagus.
Hal itu disampaikan Eddy usai bertemu dengan Mentan Amran di Kantor Kementan, Jakarta, pada Rabu (11/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan, produksi sawit nasional sebenarnya meningkat, namun potensi peningkatan produksi yang lebih besar masih terhambat oleh lambatnya replanting di kebun rakyat.
"Jadi... tadi pertemuan dengan Pak Mentan (Amran Sulaiman), pertama saya melaporkan mengenai kondisi sawit kita. Jadi kita bersyukur, tahun 2025 ini ada kenaikan produksi. Dari CPO (Crude Palm Oil atau Minyak Sawit Mentah) itu kira-kira 51 juta ton, atau secara total produksi kita dengan PKO itu 56 juta ton," ujar Eddy.
Menurutnya, kenaikan produksi tersebut terjadi karena sebagian kebun perusahaan yang diremajakan sebelumnya mulai memasuki masa produksi. Namun, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di tingkat petani justru tidak berjalan optimal.
"Nah, kemudian saya sampaikan bahwa kenapa kok ini naik? Karena memang akibat dari replanting-replanting perusahaan, yang kemudian sudah mulai produksi. Hanya saja tadi saya sampaikan bahwa ini masih ada kendala. Seharusnya, produksi kita bisa jauh di atas ini apabila Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) itu berjalan dengan baik. Nah sekarang ini bisa dikatakan PSR ini stagnan," katanya.
Eddy menjelaskan, hambatan utama bukan semata soal perizinan atau administrasi. Melainkan, banyak petani yang memilih mempertahankan pohon sawit mereka karena masih menghasilkan pendapatan.
"Nah, saya tadi sampaikan ke beliau (Mentan Amran) juga bahwa ini masalah sebenarnya bukan hanya masalah perizinan, masalahnya justru di sini kadang-kadang si petani itu enggan. Contohnya sekarang, dengan harga TBS Rp3.000 per kg, mereka tidak mau menebang tanamannya," terang dia.
Menurut Eddy, kekhawatiran terbesar petani adalah kehilangan sumber penghasilan selama masa tunggu hingga tanaman baru kembali berproduksi.
"Sehingga mereka sampaikan, 'saya mau makan apa kalau saya tebang tanaman saya?'," katanya.
Karena itu, ia menilai perlu ada solusi untuk menjamin keberlangsungan hidup petani selama masa peremajaan kebun. Salah satu opsi yang dibahas adalah dukungan biaya hidup sementara sambil menunggu tanaman baru mulai menghasilkan.
"Nah ini yang harus dicarikan jalan keluar. Jalan keluarnya bagaimana? Selama menunggu... sawit yang sekarang kan sudah cukup sangat cepat ya, 2,5 tahun sudah menghasilkan. Jadi sebaiknya itu dipikirkan ada jaminan hidup, selain memang ada tanaman tumpang sari misalnya," ujar Eddy.
"Nah ini tadi saya sampaikan begitu, beliau (Mentan Amran) setuju. Jadi nanti untuk membicarakan supaya produksi kita bisa meningkat jauh lebih dari yang saat ini," sambungnya.
Lebih lanjut, Eddy menilai persoalan tersebut perlu menjadi pekerjaan bersama antara pemerintah dan pelaku industri. Pasalnya, tanpa solusi bagi petani, program peremajaan sawit rakyat akan terus berjalan lambat.
"Iya, saya mengusulkan ke beliau bahwa ini menjadi PR kita bersama, Pak, kami dengan Pak Menteri bahwa satu, keengganan si petani memotong ini harus dibantu biaya hidup selama mereka menunggu. Nah itu dananya dari mana kita pikirkan. Apakah itu dana nanti dari pungutan ekspor atau dari mana kita pikirkan bersama, tapi ini penting untuk PSR ini," kata dia.
Menurutnya, tanaman sawit yang sudah tua memang perlu diganti agar produktivitas tetap terjaga. Namun tanpa skema dukungan yang jelas, petani cenderung menunda replanting.
"Terus terang, petani belum ada usulan. Tetapi saya melihat di sini, sudah pasti mereka akan... mereka nggak mau, pasti mereka ngomongnya begini bahwa 'saya makan apa?', kan gitu. Ya itulah yang harus kita pecahkan bersama, begitu aja," pungkasnya.
(dce)
Add
as a preferred
source on Google
