2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia tumbuh 8% pada 2029. Adapun, target ini sudah ditetapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Namun, proyeksi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di 2026 ternyata masih berada di bawah peta jalan yang dibuat untuk mencapai target pertumbuhan tersebut.
Asumsi dasar makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini sebesar 5,4%. Anga itu di bawah RPJMN sebesar 6,3%.
Belum lagi pada perjalanannya, kondisi ekonomi Indonesia banyak mengalami tantangan, utamanya dari eksternal yang berimplikasi terhadap kondisi internal.
Baru awal 2026, perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel meletus dan memberikan dampak signifikan terhadap ketidakpastian dunia. Harga minyak dunia meningkat tajam dan menembus US$100 per barel akibat selat Hormuz, yang dilalui 20% pengangkut minyak dunia, ditutup.
Rambatan efek perang mengubah proyeksi ekonomi dunia. Dana Moneter Dunia (IMF) misalnya menaruh proyeksi inflasi global pada 2026 di 4,4%, lebih tinggi dari 2025 sebesar 4,1%.
Efek inflasi tinggi membuat kebanyakan bank sentral dunia menahan suku bunganya yang saat ini masih tinggi, era higher for longer pun kembali terjadi, sehingga diperkirakan, banyak negara yang memilih berhati-hati dalam melakukan ekspansi ekonomi.
Sementara itu, ekonomi dunia juga 'diramal' melambat pada tahun yang sama, menjadi 3,1% dari 2025 sebesar 3,4% berdasarkan proyeksi dalam laporan IMF.
Lantas bagaimana langkah yang harus ditempuh pemerintah untuk membuat pertumbuhan ekonomi 8% tetap berupa keniscayaan?
Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini mengatakan, bahwa menutup adanya kesenjangan proyeksi ekonomi antara pemerintah dan RPJMN perlu adanya peningkatan produktivitas.
"Kesenjangan menuju target tidak dapat ditutup hanya melalui ekspansi fiskal, tetapi memerlukan peningkatan produktivitas secara struktural," dikutip pada Kamis (23/4/2026).
Namun, untuk meningkatkan produktivitas tersebut, Didik mengatakan Indonesia menghadapi tantangan lain, yakni biaya logistik yang tinggi sebesar 14,3% dari PDB, sehingga target pemerintah adalah, "Menurunkan angka ini menjadi 8% pada 2045."
Didik menjelaskan ada tiga penggerak untuk meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai target ekonomi di masa depan.
Pertama adalah investasi infrastruktur digital memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan, bukan sekadar efek pendukung. Menurut Didik, digitalisasi kini menjadi new growth multiplier.
"Setiap peningkatan 10% penetrasi broadband mendorong pertumbuhan PDB sebesar 1,21 poin persentase di negara maju dan 1,38 poin persentase di negara berkembang. Artinya, digital bukan hanya enabler, tetapi driver langsung produktivitas ekonomi," jelas Didik.
Selain itu, peningkatan di mobile broadband dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan kualitas dan kecepatan akses berkorelasi dengan kenaikan produktivitas sekitar 0,2 poin persentase. Ekspansi kapasitas pusat data juga diperlukan guna mendorong perdagangan jasa digital, dengan potensi peningkatan hingga 1,6 poin persentase.
Pendorong kedua adalah kebijakan di infrastruktur sektor prioritas. Ada tiga sektor yang perlu disoroti dalam membuat kebijakan prioritas tersebut, yakni energi terbarukan, transportasi massal, dan pelabuhan dan tol laut.
"Sektor-sektor ini memiliki backward and forward linkages yang kuat serta dampak signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ketiga sektor ini menjadi pengungkit utama dalam menutup gap pertumbuhan menuju target nasional," terang Didik.
Adapun menurutnya, infrastruktur energi dapat mendorong produktivitas industri melalui ketersediaan energi yang lebih andal, efisien, dan berkelanjutan. Kemudian sektor transportasi massal mutlak diperlukan karena dapat menurunkan biaya ekonomi akibat kemacetan serta meningkatkan efisiensi mobilitas tenaga kerja di kawasan perkotaan.
Sementara kebijakan tol laut dan pelabuhan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global.
"Sebagai negara maritim terbesar di dunia dan LPI yang parah, pembangunan pelabuhan dan tol laut akan dapat meningkatkan efisiensi logistik, memperkuat daya saing ekspor, serta mempercepat integrasi dalam rantai pasok global. Ini yang tidak berhasil diwujudkan selama satu dekade terakhir ini," imbuhnya.
Penggerak terakhir adalah kebijakan ekonomi hijau yang kini menjadi syarat utama daya saing global, sehingga kebijakan ini akan berpengaruh terhadap peningkatan risiko kehilangan akses pasar global.
"Pergeseran investasi global menuju sektor rendah karbon menjadi peluang strategis bagi Indonesia untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan," katanya.
Didik pun memberikan lima rekomendasi kebijakan dalam strategi akselerasi infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Pertama, adalah melakukan efisiensi investasi yakni, menurunkan angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) melalui prioritas proyeksi yang siap dan berdampak tinggi,
Kedua adalah penguatan konektivitas untuk menekan biaya logistik dan mendorong hilirisasi industri. Ketiga, pengembangan infrastruktur digital agar menciptakan multiplier produktivitas tertinggi lintas sektor.
Keempat adalah melakukan reformasi pembiayaan, di mana APBN sebagai katalis, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha sebagai akselerator investasi. Kelima, penguatan green infrastructure sehingga meningkatkan daya saing global dan pemenuhan standar ESG
(rob/haa)
Add
as a preferred
source on Google
