3 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Jumlah korban tewas akibat penindakan terhadap gelombang protes nasional di Iran dilaporkan mendekati 2.600 orang. Di tengah eskalasi kekerasan, Teheran memperingatkan negara-negara sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah bahwa pangkalan militer AS di wilayah mereka akan menjadi sasaran jika Washington melakukan serangan terhadap Iran.
Seorang pejabat senior Iran mengatakan kepada Reuters bahwa Teheran telah menyampaikan peringatan tersebut kepada negara-negara regional, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA), Turki, dan Qatar.
"Teheran telah memberi tahu negara-negara regional bahwa pangkalan AS di negara-negara tersebut akan diserang jika AS menargetkan Iran," kata pejabat itu, yang berbicara dengan syarat anonim, dikutip Rabu (14/1/2026).
Peringatan itu muncul setelah Presiden AS Donald Trump mengancam akan campur tangan mendukung para demonstran. Dalam wawancara dengan CBS News, Trump menyatakan akan mengambil "tindakan yang sangat keras" jika Iran mengeksekusi para demonstran.
"Jika mereka menggantung mereka, Anda akan melihat beberapa hal," ujar Trump.
Korban Tewas Terus Bertambah
Kelompok hak asasi manusia Human Rights Activists News Agency (HRANA) yang berbasis di AS melaporkan telah memverifikasi kematian 2.403 demonstran dan 147 orang yang berafiliasi dengan pemerintah, sehingga total korban tewas mencapai sekitar 2.550 orang. Seorang pejabat Iran sebelumnya mengakui kepada Reuters bahwa sekitar 2.000 orang telah tewas.
HRANA juga mencatat sedikitnya 18.137 orang telah ditangkap sejak kerusuhan pecah. Otoritas Iran menuduh AS dan Israel berada di balik kerusuhan tersebut, serta menyalahkan kekerasan pada kelompok yang mereka sebut teroris.
Sementara itu, ketua Mahkamah Agung Iran, Gholamhossein Mohseni-Ejei, mengisyaratkan pengadilan dan hukuman cepat bagi para demonstran yang ditahan.
"Jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan cepat. Jika terlambat, itu tidak akan memiliki efek yang sama," katanya dalam pernyataan yang disiarkan televisi pemerintah.
Ancaman Regional dan Ketegangan dalam Negeri
Seorang pejabat Israel mengatakan kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah diberi pengarahan mengenai kemungkinan runtuhnya pemerintahan Iran atau intervensi militer AS. Ketegangan kian meningkat setelah kontak langsung antara Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff dilaporkan ditangguhkan.
AS sendiri memiliki pasukan di berbagai negara di kawasan, termasuk Bahrain, yang menjadi markas Armada Kelima Angkatan Laut AS, serta Qatar yang menjadi tuan rumah Pangkalan Udara Al Udeid. Iran sebelumnya menembakkan rudal ke pangkalan Al Udeid sebagai balasan atas serangan udara AS terhadap instalasi nuklirnya.
Di dalam negeri, arus informasi dari Iran terhambat oleh pemadaman internet. Media pemerintah melaporkan akan digelar prosesi pemakaman massal di Teheran untuk lebih dari 100 warga sipil dan personel keamanan yang tewas.
Seorang warga Teheran, ibu dua anak yang enggan disebutkan namanya, mengaku hidup dalam ketakutan. "Kami sangat takut karena suara tembakan dan protes ini. Sekarang katanya situasi tenang, tapi sekolah ditutup dan saya takut mengirim anak-anak ke sekolah," ujarnya.
Aktivis juga melaporkan bahwa layanan internet satelit Starlink mulai berfungsi gratis di Iran untuk mengatasi pemadaman. "Kami dapat mengonfirmasi langganan gratis Starlink berfungsi penuh di dalam Iran," kata Mehdi Yahyanejad, aktivis yang berbasis di Los Angeles.
Respons Iran
Sementara itu, Kedutaan Besar Iran di Jakarta menegaskan bahwa sejak awal aksi tersebut bersifat umum, damai, dan berorientasi pada tuntutan serikat pekerja. Para pengunjuk rasa, disebutkan, berupaya menyampaikan aspirasi mereka secara tenang tanpa mengganggu ketertiban umum.
"Republik Islam Iran berpegang teguh pada hukum dan praktik hak kebebasan berekspresi dan berunjuk rasa secara damai," demikian pernyataan Kedubes Iran, dikutip Rabu (14/1/2026).
Hak-hak tersebut, menurut keterangan itu, diakui dalam kerangka konstitusi Iran serta komitmen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR).
Disebutkan pula bahwa seluruh otoritas dan lembaga terkait telah memperhatikan tuntutan damai dan sah dari warga negara serta menggunakan kapasitas yang ada untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut. Dalam konteks itu, Kedubes Iran menegaskan bahwa "tidak ada tindakan yang diambil terhadap para pengunjuk rasa damai".
Namun, Iran menekankan perlunya pembedaan yang tegas antara protes damai yang sah dengan tindakan kekerasan terorganisir yang mengganggu ketertiban umum. Berdasarkan dokumentasi yang dimiliki, dalam sejumlah kasus unjuk rasa damai disebut telah disalahgunakan secara sengaja oleh "sejumlah kecil elemen kekerasan" yang berafiliasi dengan gerakan yang "disetir dari luar".
Aksi-aksi tersebut, menurut Kedubes Iran, meliputi perusakan properti publik, penyerangan terhadap lembaga penegak hukum, serta penggunaan alat pembakar hingga senjata api. Iran menegaskan bahwa tindakan-tindakan tersebut tidak berkaitan dengan tuntutan ekonomi yang sah dan berada di luar perlindungan unjuk rasa damai menurut hukum hak asasi manusia internasional.
Dalam pernyataannya, Kedubes Iran juga menyampaikan "kekhawatiran yang mendalam dan serius" terhadap peran serta sikap beberapa aktor asing, khususnya Amerika Serikat dan apa yang disebut sebagai rezim Zionis. Pernyataan dan sikap pejabat dari kedua pihak tersebut dinilai mengandung provokasi kekerasan, hasutan kerusuhan, ancaman penggunaan kekuatan, serta legitimasi terhadap tindakan destabilisasi internal.
Menurut Iran, sikap-sikap tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama terkait kedaulatan nasional, nonintervensi dalam urusan dalam negeri negara lain, serta larangan ancaman atau penggunaan kekerasan.
Kedubes Iran secara khusus menyoroti pernyataan Presiden dan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang disebut "secara eksplisit mengandung ancaman dan provokasi untuk melakukan kekerasan di dalam Iran", serta sikap Perdana Menteri rezim Zionis yang dinilai secara terbuka mendukung kerusuhan. Menurut Iran, sikap tersebut pada praktiknya telah memicu peningkatan kekerasan teroris dan destabilisasi sosial.
Iran juga menyebut bahwa dukungan semacam itu disampaikan oleh pihak yang memiliki "sejarah panjang tindakan agresi, terorisme, dan pembunuhan warga Iran", sehingga klaim-klaim yang disampaikan tidak dapat menutupi identitas sebenarnya dari perilaku tersebut.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]
