loading...
Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan kehadiran Panji Bangsa untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan kehadiran Panji Bangsa sebagai bagian upaya kolektif mewarnai hidupan sosial, ideologi, dan politik bangsa. Selain itu, Panji Bangsa didirikan untuk memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik PKB.
"Panji Bangsa dirintis untuk mengambil peran dan memberikan kontribusi nyata dalam perjalanan politik kita. Terima kasih atas kontribusi maksimal terutama saat krisis 25 Agustus lalu dalam menjaga objek vital PKB dan mengawal para tokoh," katanya saat membuka Musyawarah Nasional (Munas) Dewan Komando Pusat (DKP) Panji Bangsa di Kantor DPP PKB, dikutip Kamis (20/11/2025).
Menurut Gus Muhaimin sapaan akrab Abdul Muhaimin Iskandar, Panji Bangsa harus berorientasi pada demokrasi, yakni demokrasi yang berpihak pada rakyat. "Demokrasi kita adalah kerakyatan, terwujudnya sistem yang adil. Tidak ada jalan lain kecuali mengubah orientasi ekonomi kita agar berpihak pada kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Baca juga: Munas Panji Bangsa Resmi Dibuka, Cak Imin: Ideologi Kita Membela yang Paling Lemah
Gus Muhaimin yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator (Menko) Pemberdayaan Masyarakat (PM) mengingatkan Panji Bangsa dan PKB sama-sama lahir dari kekuatan sosial yang berpihak pada kelompok paling lemah. Karena itu, Gus Muhaimin berharap Munas pertama ini mampu memperkuat fungsi dan peran strategis Panji Bangsa. "Ideologi kita satu, membela yang paling lemah," tegasnya.
Komandan Nasional DKP Panji Bangsa Rivqy Abdul Halim, menegaskan pentingnya kesetaraan dan kedisiplinan dalam proses kaderisasi. "Tidak ada perlakuan istimewa bagi anggota Panji Bangsa," tegasnya.
Rivqy meminta kader Panji Bangsa melepaskan baju kebesaran Panji Bangsa, karena di sini Panji Bangsa satu rata satu rasa. Rivqy menjelaskan Munas pertama ini menjadi forum penting untuk memperkuat pendidikan kader, pelatihan instruktur, serta tata kelola organisasi ke depan. Seluruh anggota, termasuk pengurus pusat dan wilayah, diwajibkan mengikuti pendidikan sebagai bentuk peneguhan disiplin dan semangat perjuangan.
