Hamas Tak Akan Respons Usulan Balasan Israel untuk Gencatan Senjata di Gaza

GAZA - Hamas tidak akan menanggapi atau terlibat dengan usulan balasan Israel untuk gencatan senjata di Gaza, menurut pejabat perlawanan Palestina.

Pejabat Hamas menegaskan pihaknya berkomitmen pada rencana mediator sebagai gantinya.

Israel mengatakan pada tanggal 29 Maret bahwa pihaknya menyampaikan usulan balasan kepada mediator dengan koordinasi penuh dengan Amerika Serikat (AS), setelah Hamas menyetujui usulan yang diterimanya dari mediator Mesir dan Qatar.

Salinan yang diperoleh Reuters kemarin menunjukkan usulan mediator tersebut merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata 17 Januari yang dilanggar Israel lebih dari 900 kali dan akhirnya dibatalkan dengan kembali membom Gaza dan akan memperpanjang gencatan senjata selama 50 hari lagi.

Negosiasi untuk fase gencatan senjata kedua harus berakhir sebelum periode 50 hari berakhir, sesuai salinan tersebut.

Usulan tersebut mencakup pembebasan penduduk asli New Jersey Edan Alexander, seorang tentara Israel berusia 21 tahun, pada hari pertama setelah gencatan senjata diumumkan.

Hamas juga akan membebaskan empat tawanan Israel, dengan satu tawanan dibebaskan setiap sepuluh hari sebagai imbalan atas pembebasan 250 warga Palestina yang ditahan di penjara Israel dan pembebasan 2.000 orang dari mereka yang ditahan setelah 7 Oktober 2023.

Usulan tersebut juga mencakup penghentian operasi militer Israel, pembukaan jalur penyeberangan untuk memungkinkan masuknya bantuan kemanusiaan, dan pembukaan kembali Koridor Netzarim untuk memungkinkan masuknya mobil dari selatan ke utara dan sebaliknya.

Militer pendudukan Israel mengatakan pada 19 Maret bahwa pasukannya memperluas kembali kendali mereka ke pusat Koridor Netzarim, yang membelah Jalur Gaza.

Israel telah membunuh lebih dari 50.400 warga Palestina selama serangan militernya di Gaza, yang juga telah menghancurkan daerah kantong itu dan meninggalkannya dalam reruntuhan.

Rezim apartheid kolonialis Zionis itu didakwa melakukan genosida di Mahkamah Internasional (ICJ).

(sya)