2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan akhirnya buka suara menanggapi ramainya pemberitaan terkait kawasan industri Morowali, termasuk isu pembangunan bandara di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP).
Mulanya, Luhut menjabarkan mengenai program hilirisasi. Di mana, kebijakan hilirisasi yang kini menjadi fondasi pengembangan kawasan industri, termasuk Morowali, telah melalui proses panjang. Ia menegaskan bahwa hilirisasi bukan keputusan instan, melainkan gagasan yang sudah digagas sejak dirinya menjabat Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada 2001.
"Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, saya bertanggung jawab atas perencanaan dan pengembangan investasi nasional selama kurang lebih sebelas tahun. Sejak awal, kami melihat perlunya perubahan besar agar Indonesia mendapatkan nilai tambah yang lebih baik dari sumber daya yang kita miliki," ujar Luhut dikutip dari keterangan tertulis, Senin (1/12/2025).
Luhut menjelaskan salah satu tonggak penting dari strategi hilirisasi adalah pembangunan kawasan industri Morowali yang dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kemudian diresmikan pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pembangunan kawasan tersebut, menjadi titik balik yang menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lagi bergantung pada ekspor bahan mentah.
Namun, di sisi lain mendatangkan investor asing bukanlah hal yang mudah. Setelah mempelajari kesiapan negara-negara dari segi investasi, pasar, dan teknologi, hanya Tiongkok yang saat itu siap dan mampu memenuhi kebutuhan kita.
"Atas izin Presiden Joko Widodo, saya bertemu Perdana Menteri Li Qiang untuk menyampaikan permintaan Indonesia agar Tiongkok dapat berinvestasi dalam pengembangan industri hilirisasi," katanya.
Ia pun mengatakan bahwa hilirisasi nikel dimulai dari penghentian ekspor bijih, yang sebelumnya hanya menghasilkan sekitar US$ 1,2 miliar per tahun, itu pun sebagian besar berupa tanah dan air, karena hanya sekitar 2 persen kandungannya yang dapat diambil.
Luhut membeberkan Presiden Joko Widodo awalnya khawatir karena Indonesia berpotensi kehilangan nilai ekspor tersebut. Banyak menteri juga tidak setuju karena takut kehilangan pemasukan jangka pendek.
Akan tetapi setelah melalui pembahasan mendalam, dirinya mengusulkan secara formal hilirisasi kepada Presiden. Ia sampaikan bahwa dua hingga tiga tahun pertama akan berat, tetapi setelah itu manfaatnya akan terlihat jelas.
"Dalam waktu satu bulan, Presiden menyetujui langkah tersebut, dan Tiongkok pun siap bekerja sama. Amerika Serikat tidak memiliki teknologi ini, dan hal tersebut dikonfirmasi langsung oleh Elon Musk ketika bertemu saya beberapa waktu lalu, bahwa AS tertinggal cukup signifikan dari Tiongkok," ujar Luhut.
Dari situ, hilirisasi di Morowali mulai berjalan, dari nickel ore menuju produk bernilai tambah seperti stainless steel, precursor, dan cathode yang hari ini digunakan di berbagai industri global. Tahun lalu ekspor sektor ini mencapai US$ 34 miliar dan akan meningkat menjadi US$ 36-38 miliar pada tahun ini, dan menjadi salah satu faktor stabilnya ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Ia mengakui dalam perjalanannya terdapat banyak tantangan. Namun setiap keputusan pihaknya buat melalui proses yang terpadu, transparan, dengan perhitungan untung rugi yang jelas, dan yang menjadi titik pijak utama adalah kepentingan nasional.
Luhut menilai dalam sebuah kerja sama, mustahil semua pihak menang selalu ada proses give and take. Nah, di dalam setiap kerja sama investasi strategis, terdapat sejumlah ketentuan yang pihaknya tetapkan dan sampaikan kepada Tiongkok untuk memastikan bahwa investasi tersebut membawa manfaat maksimal bagi Indonesia.
Ketentuan-ketentuan ini berlaku bagi seluruh mitra internasional, termasuk Tiongkok, dan menjadi landasan dalam setiap proses negosiasi, diantaranya:
1. Penggunaan Teknologi Terbaik.
Seluruh investor diwajibkan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan dan tidak diperkenankan membawa teknologi kelas dua (second-class technology). Pihaknya memastikan bahwa standar lingkungan Indonesia dipatuhi secara ketat.
2. Pemanfaatan Tenaga Kerja Lokal
Investor asing wajib memprioritaskan tenaga kerja Indonesia. Pihaknya memahami bahwa di daerah luar Jawa, khususnya wilayah Timur yang masih berkembang, terdapat keterbatasan tenaga ahli. Namun, kewajiban penggunaan tenaga kerja lokal tetap menjadi prinsip utama, dengan ruang pendampingan dan pelatihan untuk mengisi kekurangan keahlian tersebut.
3. Pembangunan Industri Terintegrasi dari Hulu ke Hilir
Setiap investasi harus berkontribusi pada pembangunan industri yang terintegrasi dari proses hulu hingga hilir agar menghasilkan nilai tambah signifikan bagi perekonomian nasional. Dengan demikian, Indonesia tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi negara industri yang berdaya saing.
"Saat ini Indonesia memiliki ekosistem lithium baterai, baik LFP atau NCM, yang cukup lengkap, saya kira no tiga setelah Tiongkok, dan Korea Selatan. Kita sudah bisa mengekspor anoda, katoda dan lithium hydroxide/carbonate yg merupakan elemen penting dalam lithium baterai. Banyak negara negara lain yang ingin mencontoh kita," ujar Luhut.
4. Transfer Teknologi dan Capacity Building
Dalam pertemuan resmi dengan Perdana Menteri Tiongkok, Menteri Perdagangan, dan Menteri Luar Negeri mereka, Luhut menegaskan bahwa kerja sama harus mencakup transfer teknologi. Mereka pun kata Luhut menyetujui ini, sehingga program capacity building dapat berjalan untuk meningkatkan kemampuan SDM Indonesia.
"Hari ini, total nilai investasi di sektor hilirisasi mencapai US$ 71 miliar, di mana untuk Morowali nilainya mencapai lebih dari US$ 20 miliar, mempekerjakan lebih dari 100 ribu tenaga kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan sampai saat ini," kata Luhut.
Sementara, terkait persoalan lingkungan dan yang lainnya, dirinya berkoordinasi langsung dengan Wang Yi, yang ditunjuk Presiden Xi Jinping sebagai mitra utama Indonesia, untuk memastikan seluruh operasi mematuhi standar dan tidak ada "negara dalam negara" yang melanggar hukum kita.
Mengenai izin pembangunan lapangan terbang, keputusan itu diambil dalam rapat yang dirinya pimpin bersama sejumlah instansi terkait. Itu diberikan sebagai fasilitas bagi investor, sebagaimana lazim dilakukan di negara-negara seperti Vietnam dan Thailand.
"Jika mereka berinvestasi US$ 20 miliar, wajar mereka meminta fasilitas tertentu selama tidak melanggar ketentuan nasional. Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau weda bay menjadi bandara internasional," kata Luhut.
Terkait masalah lingkungan, sejak 2021 ia telah meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar menindak tegas perusahaan-perusahaan industri hilir asal Tiongkok yang belum memenuhi standar lingkungan.
Selama menjabat, Luhut juga menjaga agar tidak ada konflik kepentingan. Dirinya tidak pernah terlibat dalam bisnis apapun demi menjaga integritas dan memastikan kepentingan bangsa menjadi prioritas.
Karena itu, apabila ada pihak yang menuduh keputusan ini dibuat sepihak oleh Presiden Joko Widodo, ia menegaskan bahwa koordinasi penuh dijalankan oleh dirinya.
"Saya persilakan siapa pun datang kepada saya dengan membawa data jika ingin mempertanyakan keputusan tersebut. Kita tidak berpihak kepada Tiongkok atau Amerika; kita berpihak kepada Indonesia. Faktanya, saat itu Tiongkok adalah satu-satunya negara yang siap masuk," kata Luhut.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
