Korban Banjir Sumatra Mau Dibangunkan Rumah, Maruarar Cs Cek Lokasi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mulai mematangkan langkah untuk percepatan pembangunan hunian bagi korban banjir di sejumlah wilayah Sumatra. Fokus utama saat ini adalah kesiapan unit rumah dan percepatan penentuan lokasi agar proses relokasi bisa segera berjalan. sebagian rumah bahkan sudah dalam kondisi siap huni.

"Dan tentu kami juga sudah siapkan, ada rumah-rumah yang kami siapkan, sudah ada di Medan, ada berapa ratus itu sudah siap di Medan," Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dalam Rakernas Realestat Indonesia (REI) 2025, Kamis di Ancol, Jakarta Pusat (4/12/2025).

Pemerintah memastikan stok rumah tersedia lebih dulu sebelum proses relokasi dilakukan. Medan pun menjadi salah satu wilayah yang paling siap dalam tahap awal penanganan ini.

Namun, pembangunan rumah tidak berdiri sendiri. Pemerintah juga menimbang berbagai aspek penunjang kehidupan warga agar tidak sekadar memindahkan tempat tinggal, melainkan membangun kembali ekosistem kehidupan yang layak. Mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga layanan kesehatan menjadi satu paket yang dipikirkan secara menyeluruh.

"Kalau bicara rumah itu kan bicara soal kehidupan, bagaimana juga dengan sekolah anak-anaknya, dengan pasar, dengan rumah sakit. Itu perlu dipikirkan dengan serius. Sehingga kita harus bekerja dengan cepat," kata Ara.

Untuk mempercepat proses di lapangan, Kementerian PKP menggerakkan langsung jajaran pimpinan teknis ke sejumlah daerah. Langkah ini dilakukan agar survei, pemetaan, hingga koordinasi lintas daerah dapat berjalan simultan. Pemerintah pusat ingin memastikan, setiap wilayah terdampak mendapat perhatian yang setara.

"Itu yg kemarin di Sumatra Barat, kita kan sudah turunkan tim ke sana. Ada Dirjen Aziz (Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko) juga ke Sumatra Utara. Ada Dirjen Imran (Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan) ke Aceh juga. Jadi kita mempersiapkan dari awal, karena kita mau bekerja dengan cepat," sebut Ara.

Pola kerja cepat ini juga diselaraskan dengan mekanisme formal yang berlaku. Dalam aturan, usulan lokasi relokasi tetap harus berasal dari pemerintah daerah dan BNPB. Meski demikian, pemerintah pusat tidak tinggal diam dan tetap aktif membantu pencarian lokasi aman agar proses administrasi tidak menghambat percepatan pembangunan.

"Secara aturan, kan nanti itu yang mengusulkan tempat itu biasanya lokasinya, perlu ada lokasi adalah Pemda dan BNPB. Tapi kita juga sudah coba bantu untuk juga mencari lokasi-lokasi tentunya yang aman," sebut Ara.

(dce)
[Gambas:Video CNBC]