2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan penurunan cakupan imunisasi nasional bukan disebabkan penolakan masyarakat, tapi dampak peralihan sistem pencatatan dari manual ke digital yang masih dalam masa penyesuaian.
Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin menjelaskan, selama bertahun-tahun pencatatan imunisasi dilakukan secara manual melalui buku yang dipegang orang tua. Namun sejak pandemi Covid-19, sistem tersebut mulai dialihkan ke pencatatan digital berbasis data individu.
"Imunisasi itu bukan turun karena orang tidak mau, tapi karena kita pindah dari manual ke digital. Dulu dicatat di buku, sekarang by name by address. Transisi ini yang membuat angkanya terlihat turun," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Menurut Budi, pada masa transisi tersebut masih banyak fasilitas kesehatan yang mencatat imunisasi secara manual, tetapi belum seluruhnya memasukkan data ke sistem digital Kementerian Kesehatan. Akibatnya, capaian imunisasi yang sebenarnya sudah dilakukan tidak seluruhnya tercermin dalam data nasional.
Ia menegaskan, sistem digital justru dibangun untuk memastikan data imunisasi lebih akurat dan tidak hilang, sekaligus memudahkan pemantauan jangka panjang. Sebagai langkah perbaikan, Budi mengatakan pemerintah kini mewajibkan seluruh pencatatan imunisasi dilakukan secara digital.
"Dengan sistem ini, riwayat imunisasi anak tersimpan permanen dan dapat diakses kapanpun, termasuk untuk keperluan pendidikan atau perjalanan ke luar negeri," kata Menkes Budi.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengintegrasikan imunisasi ke dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) agar cakupan layanan kesehatan dasar semakin luas dan terpantau secara rutin. Budi berharap, setelah masa transisi selesai dan seluruh data masuk, capaian imunisasi nasional kembali meningkat dan lebih akurat, sekaligus memperkuat upaya pencegahan penyakit sejak usia dini.
(mij/mij)
[Gambas:Video CNBC]
