6 hours ago
7
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemimpin partai oposisi utama Taiwan menerima undangan dari Presiden China, Xi Jinping, untuk melakukan kunjungan pada April mendatang. Informasi ini dikonfirmasi oleh partai oposisi dan media pemerintah China, Senin (30/3/2026).
Ketua Kuomintang (KMT), Cheng Li-wun, disebut "dengan senang hati menerima" undangan tersebut untuk memimpin delegasi ke China. Dalam pernyataannya, KMT menyebut Cheng berharap kunjungan ini dapat mendorong hubungan damai lintas Selat Taiwan.
"Cheng menantikan upaya bersama dari kedua pihak untuk memajukan perkembangan damai hubungan lintas Selat, mempromosikan pertukaran dan kerja sama, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua sisi," tulis pernyataan resmi partai, seperti dikutip AFP.
Media pemerintah China, Xinhua, melaporkan delegasi KMT dijadwalkan mengunjungi daratan China pada 7-12 April. Namun, belum ada kepastian apakah Cheng akan bertemu langsung dengan Xi, meski ia sebelumnya secara terbuka mendorong pertemuan tersebut.
Rencana kunjungan ini menuai kontroversi, baik di dalam maupun luar KMT. Sejumlah pihak khawatir potensi pertemuan Cheng-Xi dapat memicu sentimen negatif menjelang pemilihan distrik di Taiwan akhir tahun ini.
KMT sendiri selama ini mendorong hubungan yang lebih erat dengan Beijing. Namun, langkah Cheng dikritik oleh Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpin Presiden Lai Ching-te. Ia dituding terlalu condong ke China, termasuk dalam sikapnya terhadap rencana peningkatan anggaran pertahanan.
Dalam wawancara dengan media asing pekan lalu, Cheng menegaskan bahwa potensi pertemuannya dengan Xi memiliki arti penting. "Pembicaraan ini akan membawa makna simbolis yang signifikan dan dapat menjadi landasan bagi hubungan damai di Selat Taiwan," ujarnya.
Namun ia mengakui, satu pertemuan tidak akan menyelesaikan seluruh persoalan yang telah berlangsung lama. "Saya tidak percaya satu pertemuan saja dapat menyelesaikan semua masalah yang telah menumpuk selama hampir satu abad. Tetapi saya berharap dapat membangun jembatan," kata Cheng.
Di sisi lain, parlemen Taiwan tengah membahas proposal peningkatan anggaran pertahanan guna menghadapi potensi ancaman dari China. Pemerintah Lai mengusulkan anggaran sebesar NT$1,25 triliun atau sekitar Rp620 triliun, termasuk untuk pembelian senjata dari Amerika Serikat.
Sementara itu, KMT mengajukan anggaran lebih kecil sebesar NT$380 miliar atau sekitar Rp188 triliun, dengan opsi tambahan pembelian di masa depan.
Meski mendukung penguatan militer, Cheng menegaskan bahwa peningkatan anggaran pertahanan saja tidak cukup untuk menciptakan perdamaian dengan China. "Harus ada juga upaya politik. Upaya politik adalah kuncinya," ujarnya.
Sebagai informasi, China telah memutus komunikasi tingkat tinggi dengan Taiwan sejak 2016, setelah pemerintahan sebelumnya di bawah Tsai Ing-wen berkuasa. Beijing hingga kini masih menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau tersebut.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
