Pakar Politik Ingatkan 2 PR Besar Prabowo: MBG dan Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi membeberkan ada dua isu utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Isu pertama adalah serapan anggaran Makan Bergizi Gratis atau MBG. Adapun masalah MBG ini terkait dengan implementasi dan pendanaan. 

"Awal Mei cuma 3% dari total Rp 71 triliun yang dialokasikan untuk tahun ini. Jadi kalaupun toh ditambah Rp 100 triliun menjadi Rp 171 triliun, tetapi kalau serapannya masih rendah," ungkapnya dalam acara DBS Asian Insight Conference 2025 yang diselenggarakan pada Rabu (22/5/2025) di Senayan, Jakarta Pusat.

Ia mengatakan bahwa perlu dilakukan kalkulasi ulang terkait anggaran MBG. Pasalnya kenaikan anggaran MBG tersebut dilakukan dengan efisiensi anggaran.

"Jadi lagi-lagi ada banyak hal yang harus dikalkulasi ulang menurut saya. Kalau misalnya untuk menyediakan anggaran buat MBG harus melakukan semacam efisiensi yang punya implikasi ekonomi, tapi saat yang sama serapannya sangat rendah, tentu harusnya jadi buat pertimbangan buat pemerintah," ucapnya.

Kemudian soal Danantara yang menurutnya menjadi salah satu isu dalam pemerintahan Prabowo.

"Kemudian yang soal Danantara, saya kira kita sudah banyak sekali mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Rosan Roslani. Tapi lagi-lagi isunya adalah governance, kalau misalnya governance transparansi dan akuntabilitas mampu ditunjukkan oleh pemerintah, tentu para pelaku ekonomi tidak terlalu khawatir ya, karena sekarang ini kan banyak sekali yang berkaitan dengan apakah Danantara akan mengikuti model seperti 1MDB di Malaysia, ataukah model seperti Temasek," katanya.

"Nah itu semua saya kira masih sangat dini untuk menilainya sekarang," sambungnya.

Menurutnya jika kedua isu utama tersebut mampu diselesaikan dengan baik dapat meredakan kekhawatiran masyarakat, terutama kelas menengah yang memiliki dampak kualitatif ke ekonomi dan politiknya besar.

"Secara ekonomi 17% kelas menengah punya kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Data terakhir menunjukkan penurunan kelas menengah cukup lumayan besar dari 23% ke 16% atau 17%," ujarnya.

"Secara elektoral (kelas menengah) penting karena mereka jumlahnya banyak, tetapi kalau kelas menengah tidak happy dengan kebijakan itu, itu punya dampak yang luar biasa." sambungnya.

(haa/haa)

Next Article 2 Pekan MBG Berjalan, Prabowo Panggil Bos Badan Gizi Nasional