Pemerintah Tebar Bansos Rp43,6 T Hingga April 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Realisasi belanja bantuan sosial (bansos) sampai dengan akhir April 2025 merosot bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Pada empat bulan tahun ini, belanja bansos pemerintah hanya Rp 43,6 triliun, turun hingga 21,44% dibanding tahun sebelumnya Rp 55,5 triliun.

Lain halnya dengan belanja pemerintah untuk masyarakat tidak mampu tersebut, belanja pegawai justru terus mengalami kenaikan pada periode empat bulan pertama tahun ini. Nilainya tembus Rp 102 triliun, atau naik 6,02% dibanding posisi per akhir April 2024 senilai Rp 96,2 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, merosotnya nilai pencairan anggaran bansos lebih disebabkan kebijakan pemerintah yang sedang menyelaraskan data penerima bansos dengan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DT SEN.

"Kelihatannya terjadi penurunan, tapi ini disebabkan beberapa program sedang melakukan pemadanan validasi dengan data tunggal sosial ekonomi nasional," kata Suahasil saat konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, dikutip Senin (26/5/2025).

Berdasarkan bentuknya, untuk program keluarga harapan jumlah keluarga penerima manfaatnya masih tetap sama, yaitu 10 juta KPM. Namun, nilainya turun dari Rp 10,5 triliun tahun lalu menjadi hanya sebesar Rp 7,3 triliun.

Sementara itu, program Indonesia pintar jumlah penerimanya turun drastis hanya menjadi untuk 2,9 juta siswa dari sebelumnya 9,4 juta siswa. Tak heran nilai anggaran yang disalurkan turun menjadi hanya Rp 1,5 triliun dari sebelumnya RP 5,9 triliun.

Demikian juga untuk kartu sembako yang jumlah penerimanya turun sedikit dari Rp 18,7 juta KPM menjadi hanya sebanyak 18,3 juta KPM. Nilainya pun turun dari RP 16,5 triliun akhir April 2024 menjadi hanya sebesar Rp 10,9 triliun pada akhir April 2025.

Untuk program kartu Indonesia pintar kuliah, jumlah penerimanya naik menjadi 798,2 ribu mahasiswa dari sebelumnya 778 ribu mahasiswa. Nilai belanjanya juga naik menjadi Rp 7,4 triliun dari sebelumnya Rp 6,5 triliun.

Sedangkan untuk bansos dalam bentuk program bantuan iuran jaminan kesehatan nasional atau PBI JKN BPJS Kesehatan tetap 96,7 juta peserta yang menikmati dengan nilai anggaran yang dicairkan juga tetap sama Rp 15,4 triliun.

"Kalau kita melakukan validasi dengan DT SEN tujuannya untuk memperbaiki ketepatan sasaran dari belanja perlindungan sosial kita," tegas Suahasil.

(arj/mij)

Next Article Luhut Buka-bukaan Soal Bansos, Ungkap Data Mencengangkan!