loading...
Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 kembali menjadi perhatian pelaku industri sawit. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Rencana penerapan mandatori biodiesel B50 pada semester II 2026 kembali menjadi perhatian pelaku industri sawit nasional karena ketersediaan bahan baku masih terbatas. Karena itu, pemerintah dinilai perlu lebih fokus memperkuat sektor hulu, terutama untuk meningkatkan produktivitas kebun sawit agar pasokan bahan baku dapat memenuhi kebutuhan program strategis tersebut.
Peneliti Sawit Universitas Indonesia, Dr. Eugenia Mardanugraha mengungkapkan saat ini, produksi minyak sawit (CPO) nasional belum sepenuhnya mencukupi untuk memenuhi tambahan kebutuhan biodiesel pada level B50, di tengah permintaan yang juga tinggi dari pasar ekspor dan kebutuhan domestik lainnya seperti pangan dan oleokimia.
"Kondisi ini menimbulkan potensi crowding out, di mana alokasi CPO akan saling bersaing antara kepentingan ekspor dan pemenuhan mandatori dalam negeri," ungkap Eugenia dalam keterangannya, Selasa (7/4/2026).
Baca Juga: RI Setop Impor Solar Tahun Ini, Mentan Amran Genjot Hilirisasi Sawit Jadi B50
Dalam situasi tersebut, kata Eugenia, apabila kebijakan B50 dipaksakan untuk diimplementasikan dalam waktu dekat, maka penyesuaian yang paling mungkin terjadi adalah penurunan volume ekspor CPO. Hal ini disebabkan karena prioritas pemenuhan kebutuhan domestik, khususnya untuk program biodiesel, akan menyerap porsi yang lebih besar dari produksi nasional.
Selain itu, fluktuasi harga yang tidak menentu, baik harga minyak bumi maupun harga CPO menambah kompleksitas dalam pengambilan keputusan. Ketika harga minyak dan sawit bergerak dinamis, pemerintah menghadapi dilema dalam menentukan waktu dan skala peningkatan mandatori biodiesel, misalnya dari B40 ke B50, agar tetap efisien secara ekonomi dan tidak menimbulkan distorsi pasar.
