1 hour ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Peraih Nobel sekaligus pelopor teknologi kecerdasan buatan (AI), Geoffrey Hinton, kembali memberikan peringatan terkait perkembangan AI yang kian masif. Hinton yang kerap disebut 'Bapak AI' menekankan pentingnya regulasi yang mumpuni dalam implementasi AI.
Menurut Hinton, AI ibarat mobil super cepat tanpa roda kemudi. Regulasi yang mumpuni harus hadir sebagai roda kemudi, sehingga AI bisa berguna bagi masyarakat, bukan malah mendatangkan mudarat.
"Jika Anda pergi dengan mobil tanpa rem, Anda akan mengalami masalah besar saat menuruni bukit. Terlebih lagi saat tidak ada setir," kata Hinton, dikutip dari Eurasia Review, Kamis (23/4/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan bersamaan dengan gencarnya penyusunan kebijakan AI di beberapa negara. Pemerintah dan panel PBB meningkatkan diskusi tentang tata kelola, inklusi, dan manajemen risiko, di tengah meningkatnya integrasi AI di sektor ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat global.
Cuma Sedikit yang Kebagian 'Kue' AI
Menurut laporan 'Technology and Innovation 2025' yang dirilis Perdagangan dan Pengembangan PBB (UNCTAD), pasar AI diproyeksikan akan bertumbuh dari US$189 miliar di 2023 menjadi US$4,8 triliun di 2033.
Kendati demikian, kapasitas untuk membangun dan membentuk teknologi AI hanya bergantung ke beberapa perusahaan dan negara, menurut pelaksana Sekjen UNCTAD, Pedro Manuel Moreno, di Komisi Pengembangan Sains dan Teknologi (CSTD), pada pekan ini.
Terpusatnya pengembangan AI berisiko meningkatkan ketimpangan global. Sekjen Serikat Telekomunikasi Internasional PBB (ITU), Doreen Bogdan-Martin, mengatakan adopsi AI-generatif di negara-negara maju (Global North) lebih cepat hampir dua kali lipat ketimbang di negara-negara berkembang (Global South).
"Hal ini makin memperluas ketimpangan antara negara-negara yang membentuk AI dan yang hanya mengonsumsinya," kata Bogdan-Martin.
Meskipun fokus CSTD untuk terletak pada pembuatan kebijakan digital tingkat global, diskusi pada Konferensi AI untuk Pembangunan Sosial menggarisbawahi perlunya tata kelola AI yang transparan, akuntabel, dan berbasis hak untuk mengatasi risiko seperti bias, algoritma yang tidak transparan, dan konsentrasi data dalam jumlah besar di tangan segelintir perusahaan besar yang memiliki hak istimewa.
Pelemahan Demokrasi
Ressa, seorang peraih Nobel Perdamaian dan jurnalis Filipina, memperingatkan bahwa tool AI yang makin canggih mempercepat pelemahan sistem demokrasi menggunakan "perang narasi".
Kebohongan bisa diproduksi dan diperkuat dalam skala besar. Selain itu, pelemahan lembaga-lembaga seperti media dan pengadilan juga menjadi risiko lain. Pada akhirnya, korupsi strategis makin merajalela setelah akuntabilitas terkikis.
Temuan-temuan panel ilmiah ini akan menjadi bahan diskusi inisiatif penting PBB lainnya tentang AI, misalnya pada Dialog Global PBB tentang Tata Kelola Kecerdasan Buatan, yang akan diadakan pada Juli mendatang di Jenewa.
Dialog global tersebut akan menyatukan 193 negara anggota PBB, sektor swasta, masyarakat sipil, akademisi, dan dunia teknologi untuk berbagi praktik terbaik dan membangun pendekatan bersama untuk tata kelola AI.
"Diskusi kebijakan akan berbasis sains dan bukti, perspektif gabungan, perspektif ilmiah dari lensa multidisiplin dari seluruh dunia," kata Utusan Khusus PBB untuk Teknologi Digital dan Teknologi Baru, Amandeep Gill.
"Beginilah seharusnya diskusi kebijakan, dan PBB sangat bangga memfasilitasi pertemuan pertama antara sains dan kebijakan dalam teknologi baru yang berkembang pesat ini," ia menuturkan.
(fab/fab)
Add
as a preferred
source on Google
