1 hour ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pendidikan dasar menjadi modal sangat berharga dalam menyiapkan generasi depan. Namun, siapa yang sebenarnya menopang pendidikan dasar di Indonesia? Apakah pemerintah dengan sekolah negeri, atau pihak swasta dengan sekolah swasta.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ribuan sekolah dasar dan jutaan murid yang tersebar dari kota hingga pedalaman. Dari data tersebut, terlihat perbedaan kontras dalam persebaran SD negeri dan swasta di berbagai daerah. Di sebagian besar daerah, SD negeri mendominasi ruang layanan pendidikan. Sementara di beberapa daerah lainnya, pendidikan dasar justru ditopang oleh sekolah swasta.
Secara keseluruhan, layanan pendidikan dasar di Tanah Air didominasi oleh sekolah negeri, dengan jumlah SD negeri pada tahun ajaran 2024/2025 mencapai 129.284 sekolah atau setara 86,75% dari jumlah SD yang ada. Sementara jumlah SD swasta hanya sekitar 19.750 sekolah.
Persebaran juga cukup kontras di setiap daerah. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur secara berturut-turut menjadi daerah dengan jumlah SD negeri terbanyak. SD negeri juga mendominasi layanan pendidikan dasar di provinsi-provinsi tersebut. Dengan banyaknya jumlah sekolah negeri, mayoritas masyarakatnya juga menempuh pendidikan di SD negeri. Di provinsi-provinsi tersebut, 83-86% murid SD-nya bersekolah di sekolah negeri.
Jumlah sekolah negeri di ketiga provinsi tersebut bahkan masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan peringkat keempat, yang ditempati Sumatra Utara dengan 8.116 SD negeri.
Perbedaan yang sangat tajam ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, hingga kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tiga provinsi dengan jumlah SD negeri terbanyak juga merupakan provinsi utama di Pulau Jawa, dengan populasi yang besar dan area administratif yang luas.
Di daerah dengan karakteristik tersebut, pembangunan jaringan sekolah negeri menjadi strategi utama pemerataan akses pendidikan. Di samping itu, pemerintah daerah di Pulau Jawa biasanya memiliki kapasitas fiskal relatif lebih besar, dengan PAD yang lebih tinggi dan transfer pusat yang lebih besar. Dengan kapasitas fiskal yang besar, pemerintah daerahnya mampu membiayai operasi banyak sekolah negeri.
Selain mempunyai banyak SD negeri, ketiga provinsi tersebut juga menjadi daerah yang memiliki jumlah SD swasta terbanyak. Meski begitu, proporsi SD swasta hanya sekitar 7-13% dari seluruh SD yang ada di daerah tersebut.
SD swasta justru mendominasi layanan pendidikan di kawasan Indonesia Timur. Sebagai contoh, sekitar 47% SD di Papua Tengah merupakan sekolah swasta, yang menampung hingga 50,68% seluruh murid SD di sana. Sejumlah provinsi lainnya di Tanah Papua juga mengalami kondisi serupa, dimana 40% murid SD menempuh pendidikan dasar di sekolah swasta. Fenomena ini menjadi indikasi lebarnya jurang ketimpangan pembangunan antarwilayah di Tanah Air.
Di Indonesia bagian barat, terutama Pulau Jawa, jaringan sekolah negeri relatif merata. Kondisi ini didukung oleh kemajuan infrastruktur, akses transportasi, dan kapasitas fiskal daerah yang jauh lebih mapan. Sebaliknya, di kawasan timur Indonesia, penyediaan layanan publik termasuk pendidikan dasar tidak berkembang secepat di kawasan barat. Hal ini justru mendorong pihak swasta untuk mengisi ruang yang belum mampu dipenuhi negara.
(mae/mae)
