5 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui data dana mengendap pemerintah daerah atau Pemda di bank sebagaimana yang telah diungkap oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa maupun Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Data dana mengendap Pemprov DKI Jakarta sendiri mencapai Rp 14,63 triliun, menjadi yang tertinggi di antara pemprov lainnya, berdasarkan data yang terungkap saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dihadiri Purbaya dan Tito.
"Seperti yang disampaikan Pak Menteri Keuangan, Pak Purbaya, memang ada dana Rp 14,6 triliun yang dimiliki Pemda DKI di Bank Jakarta. Itu betul, bukan 100%, tapi 1.000% benar," kata Pramono di Stasiun MRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir detikcom, dikutip Kamis (23/10/2025).
Pramono menjelaskan, alasan dana tengah tahun masih tinggi di perbankan karena pengeluaran anggaran di DKI cenderung meningkat pada kuartal terakhir setiap tahun karena ada pembayaran proyek pembangunan dan kegiatan layanan publik yang rampung pada November-Desember.
Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda DKI Jakarta, Suharini Eliawati turut menjelaskan, dana pemda yang mengendap di perbankan itu memang efek pola belanja yang cenderung terkonsentrasi dan mengalami lonjakan pembayaran saat kuartal terakhir terakhir setiap tahun.
Ia menegaskan, penumpukan dana ini bukan dimaksudkan oleh intensi Pemprov DKI untuk mendapatkan keuntungan dari imbalan bunga.
"Hal ini berkaitan dengan pola belanja Pemda, termasuk Pemprov DKI, yang mengalami akselerasi pembayaran pada triwulan terakhir," ujar Eli, sapaan akrabnya, dalam siaran pers Pemprov DKI Jakarta.
Eli mengatakan, tiap tahunnya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) Pemprov DKI menunjukkan angka tinggi sampai November dan akan menyusut drastis pada Desember, seiring dengan pembayaran yang meningkat signifikan pada dua bulan terakhir.
Ia mencontohkan, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp16 triliun dan Desember 2024 mencapai Rp18 triliun. "Sebagai gambaran, pembayaran di Desember 2023 mencapai Rp 16 T dan Desember 2024 mencapai 18 T," kata Eli.
Perlambatan penyerapan anggaran pada kuartal II dan III pada tahun ini juga terjadi karena adanya penyesuaian program quick win melalui APBD Perubahan 2025 dan upaya perbaikan tata kelola pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip good governance dan spending better (kemanfaatan).
Ia pun memastikan Pemprov DKI berkomitmen untuk mendorong penyerapan anggaran pada kuartal IV melalui belanja yang berkualitas, berdampak bagi kepentingan masyarakat, dan turut berkontribusi dalam mengakselerasi perekonomian nasional.
Lain halnya dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melalui akun Instagram @dedimulyadi71 membantah adanya data dana deposito pemda Jabar senilai Rp 4,1 triliun yang mengendap di BPD. Data itu sebelumnya terungkap dalam paparan Mendagri Tito Karnavia saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2025, Senin (21/10/2025).
Ia menegaskan, yang ada saat ini, kas Pemda Jabar hanya senilai Rp 2,38 triliun dalam bentuk giro.
"Di kasnya tidak ada sertifikat deposito Rp 4,1 triliun. Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp 4,1 triliun yang tersimpan dalam bentuk deposito serahin datanya ke saya, soalnya saya bolak balik ke BJB ngumpulin staf marahin staf ternyata tidak ada di dokumen," kata Dedi.
(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mendagri Tito Datangi Kantor Menkeu Purbaya, Ini yang Dibahas!
