4 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memangkas produksi bijih nikel pada tahun ini. Produksi bijih nikel pada Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 ditargetkan "hanya" sebesar 260 juta ton. Angka ini menurun dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Di tengah kebijakan pemangkasan produksi bijih nikel ini, Indonesia tetap mengimpor bijih nikel dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan pasokan bijih nikel untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Tri Winarno mengungkapkan bahwa kebutuhan bahan baku untuk industri smelter saat ini diperkirakan mencapai 310 juta ton, atau lebih tinggi dari kuota produksi yang ditetapkan pemerintah.
Nantinya, selisih kekurangan pasokan tersebut kemungkinan besar akan ditutupi melalui mekanisme impor dari negara tetangga.
"Ya kemungkinan impor. Filipina. Ya perlulah pasti (izin impor). Tapi selama ini kan sudah ada kan. Impor kan selalu ada. Sekitar 15-20 (juta ton per tahun)," ungkap Tri saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, dikutip Rabu (4/3/2026).
Adapun, kebijakan pembatasan produksi tersebut sengaja dilakukan untuk menjaga umur cadangan nikel nasional yang saat ini tersisa sekitar 5 miliar ton. Pemerintah tidak ingin mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang dapat mengakibatkan cadangan habis dalam waktu kurang dari 20 tahun.
Selain itu, pengurangan produksi nikel sekaligus sebagai upaya mengontrol harga pasar agar tidak jatuh akibat kelebihan pasokan atau oversupply.
"Kalau terus-terusan terus habis itu kita ibaratnya dikuras terus-terusan kita nggak sampai 20 tahun habis. Selesai. Nah ini sambil mencari cadangan baru, kita juga ngerem," tambahnya.
Menanggapi kekhawatiran pelaku industri mengenai ketersediaan pasokan dari Filipina yang dikabarkan sudah terikat kontrak jangka panjang dengan China, pemerintah membuka peluang solusi lain.
Kementerian ESDM tidak menutup kemungkinan adanya revisi kuota produksi di pertengahan tahun jika memang mendesak dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
"Kan ada peluang tadi, revisi. Kalau kemungkinan ada revisi yes, ada. Wong kan regulasinya ada. Nah itu nanti disesuaikan," tandasnya.
(wia)
Add
as a preferred
source on Google
