5 hours ago
4
Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Di sekolah sederhana pelosok Nusa Tenggara Timur, seorang anak kini belajar dengan fasilitas yang dulunya hanya bisa dibayangkan. Ruang kelasnya telah direvitalisasi, papan digital terpasang, dan gurunya hadir dengan semangat baru. Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar program pemerintah. Namun bagi anak itu, ini adalah pintu masa depan.
Pada momentum Hari Pendidikan Nasional yang dilaksanakan setiap 2 Mei, tahun 2026 bertemakan "Menguatkan Partisipasi Semesta Mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua." Tema yang relevan ketika kita melihat bagaimana pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan mulai bergerak bersama, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Dalam perspektif ekonomi, partisipasi semesta ini bukan hanya tentang gotong royong, sebagaimana diajarkan proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno, tetapi juga tentang membangun fondasi pertumbuhan yang inklusif.
Dalam kerangka human capital, pendidikan adalah investasi jangka panjang. Ekonom Gary Becker (1993) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan akan berdampak langsung pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Maka, ketika negara hadir memperkuat pendidikan di wilayah 3T, sesungguhnya yang sedang dibangun adalah mesin ekonomi masa depan.
Dari Anggaran ke Dampak Nyata
Revitalisasi sekolah di 62 kabupaten daerah 3T dengan anggaran lebih dari Rp1,38 triliun pada tahun 2025 membuktikan peran aktif negara memperbaiki kualitas pendidikan. Tahun ini APBN menganggarkan Rp14 triliun dan ada usulan tambahan Rp76 triliun, yang masih menunggu persetujuan Kementerian Keuangan, dengan target 71 ribu unit sekolah. Namun lebih dari itu, belanja ini juga menggerakkan ekonomi lokal.
Dalam teori John Maynard Keynes (1936), belanja pemerintah memiliki multiplier effect yang mampu meningkatkan aktivitas ekonomi secara luas. Ketika sekolah dibangun, tenaga kerja terserap, usaha lokal bergerak, dan daya beli masyarakat meningkat. Inilah bentuk nyata partisipasi negara dalam mendorong ekonomi sekaligus pendidikan.
Pandangan ini diperkuat oleh Joseph Stiglitz (2012) yang menyatakan bahwa investasi publik di sektor pendidikan merupakan instrumen penting untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mengurangi ketimpangan.
Menutup Kesenjangan
Transformasi digital yang telah menjangkau 288.865 satuan pendidikan dengan capaian 100% menjadi bukti bahwa partisipasi tidak hanya datang dari negara, tetapi juga dari kemajuan teknologi.
Menurut World Bank (2023), integrasi teknologi dalam pendidikan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesiapan tenaga kerja menghadapi ekonomi digital. Di sinilah makna "partisipasi semesta" menjadi lebih luas, teknologi ikut menjadi aktor penting dalam pemerataan pendidikan. Bagi siswa di daerah 3T, kehadiran smart board, bukan sekadar alat belajar, tetapi jembatan untuk terhubung dengan dunia yang lebih luas.
Menjaga Anak Tetap Sekolah
Program Indonesia Pintar (PIP) terealisasi 102,18% pada 2025 dengan anggaran Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa, adalah bukti partisipasi negara dalam memastikan tidak ada anak yang tertinggal. Data BPS (2025) menunjukkan penurunan jumlah anak tidak sekolah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bukti intervensi yang tepat mampu menjaga keberlanjutan pendidikan.
Ekonom Amartya Sen (1999) menyebut pendidikan sebagai sarana utama memperluas kapabilitas manusia. Dalam konteks ini, setiap anak yang tetap bersekolah adalah bagian dari investasi kolektif bangsa.
Tidak ada pendidikan bermutu tanpa guru sejahtera. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN yang mencapai lebih dari Rp12,1 triliun serta program Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk lebih dari 800 ribu pendidik menjadi bukti penguatan aktor utama di ruang kelas.
Menurut OECD (2021), kualitas guru adalah faktor paling menentukan dalam keberhasilan pendidikan. Ketika kesejahteraan guru meningkat, kualitas pembelajaran membaik, dan secara ekonomi, konsumsi rumah tangga di daerah ikut terdorong.
Partisipasi semesta juga tercermin dari kepemimpinan nasional. Prabowo Subianto menegaskan; pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa dan setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan terbaik. Sementara Mendikdasmen Abdul Mu'ti menekankan fokus revitalisasi pada daerah 3T dan sekolah rusak berat agar semua anak belajar dalam lingkungan yang layak.
Menariknya, upaya ini mendapatkan respons positif dari publik. Survei nasional 2025-2026 menempatkan Kemendikdasmen dalam 10 besar kementerian berkinerja terbaik. Dalam perspektif ekonomi politik, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang memperkuat keberlanjutan kebijakan. Ke depan, transformasi Wajib Belajar 13 Tahun dan perluasan PIP hingga PAUD mulai 2026 menegaskan bahwa partisipasi semesta harus dimulai sejak usia dini.
Ekonom James Heckman (2006) menunjukkan bahwa investasi pendidikan usia dini memberikan tingkat pengembalian ekonomi tertinggi. Dengan partisipasi yang lebih luas sejak awal kehidupan, Indonesia berpeluang besar memaksimalkan bonus demografi.
Ketika angka partisipasi sekolah usia 7-12 tahun telah mencapai 99,23% dan jenjang menengah 89,53%, kita tidak hanya berbicara tentang capaian pendidikan, tetapi juga tentang kesiapan ekonomi masa depan.
Jadi, tema Hardiknas 2026 bukan sekadar slogan. "Menguatkan partisipasi semesta" adalah refleksi dari apa yang sedang berlangsung: negara hadir, teknologi bergerak, guru diperkuat, dan masyarakat menjaga anak-anak tetap bersekolah.
Dari ruang kelas ujung negeri, kita belajar satu hal penting; bahwa pendidikan bukan cuma urusan sekolah, tetapi kerja bareng semua elemen bangsa, sehingga amanat konstitusi mencerdaskan kehidupan bangsa dapat terwujud.
Ketika partisipasi nyata, maka pendidikan bermutu untuk semua bukan lagi cita-cita, melainkan kenyataan yang sedang dibangun, sekaligus fondasi kokoh bagi pertumbuhan ekonomi masa depan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.
(miq/miq)
Add
as a preferred
source on Google
