Senyum Eks Wamenaker Noel Ebenezer Didakwa Terlibat Pemerasan Izin K3

Terdakwa kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikat K3 di Kementerian Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (19/1/2026). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel didakwa terlibat dalam praktik pemerasan terhadap pemohon sertifikat dan lisensi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan total uang mencapai Rp6,5 miliar.  (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Jaksa penuntut umum (JPU) menyebut praktik tersebut telah berlangsung sejak 2021. Hal itu disampaikan JPU dalam sidang pembacaan dakwaan perdana kasus korupsi pemerasan pengurusan sertifikat K3. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

“Bahwa Terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan bersama-sama dengan Fahrurozi, Hery Sutanto, Subhan, Gerry Aditya Herwanto Putra, Irvian Bobby Mahendro, Sekarsari Kartika Putri, Anitasari Kusumawati, Supriadi, Miki Mahfud, dan Temurila telah memaksa para pemohon sertifikasi dan lisensi K3 memberikan uang dengan jumlah total sebesar Rp6.522.360.000 atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut,” ujar jaksa di persidangan. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Sebelum menjalani sidang, Noel datang dengan menebar senyum sambil mengancungkan dua jempol kepada awak media. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Noel juga sempat memamerkan surat berisi ucapan rindu dan doa dari anak. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Noel sendiri berharap agar kasusnya bisa cepat selesai. Jaksa memaparkan, praktik pemerasan tersebut bermula pada 2021 ketika Hery Sutanto yang saat itu menjabat Direktur Bina Kelembagaan dan K3 (BKK3) Kementerian Ketenagakerjaan mengumpulkan sejumlah bawahannya. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)

Tradisi tersebut berupa pungutan kepada pemohon sertifikasi dan lisensi K3 melalui Perusahaan Jasa K3 (PJK3) dengan besaran antara Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per sertifikat. Jaksa menyebut, apabila pemohon tidak memberikan uang, maka proses penerbitan atau perpanjangan sertifikat akan diperlambat, dipersulit, atau bahkan tidak diproses dengan alasan kelengkapan administrasi. (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)