Liputan6.com, Jakarta - Panel Survei Indonesia (PSI) melakukan survei jelang Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara atau Pilkada Kukar 2024. Tujuannya untuk mengukur preferensi politik dan persepsi masyarakat setempat pada Pilkada Kukar 2024.
Direktur Eksekutif PSI Mahendra Zaini memaparkan, hasil survei tingkat elektabilitas ketiga pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Kukar jika Pilkada digelar hari ini, maka secara Top of Mind Dendi Suryadi-Alif Turiadi mencapai angka 47,6%.
"Diurutan kedua pasangan petahana Edi Damansyah-Rendi Solihin diangka 30,2% dan diurutan ketiga paslon independen Awang Yacoub Luthman-Akhmad Jaiz diangka 2,1% dan yang tidak menjawab memberikan pilihan sebanyak 20,1%," ujar Zaini melalui keterangan tertulis, Selasa (12/11/2024).
Kemudian, lanjut dia, pada simulasi pertanyaan tertutup jika Pilkada digelar hari dibantu dengan surat suara untuk memberikan pilihan, hasilnya tingkat elektabilitas Dendi Suryadi-Alif Turiadi mencapai 53,7%.
"Sedangkan pasangan pasangan petahana Edi Damansyah-Rendi Solihin mencapai 32,6%, independen Awang Yacoub Luthman-Akhmad Jaiz mencapai 2,3%, dan yang tidak memilih sebanyak 11,4%," kata Zaini.
Dia mengatakan, hasil survei juga mencatat tingkat kemantapan pemilih terhadap pilihan saat ini dengan pilihannya nanti saat hari pencoblosan pada 27 November 2024.
"Hasilnya sebanyak 80,8% sangat mantap dan mantap dengan pilihannya saat dan saat hari pencoblosan dan sebanyak 15,1% belum mantap dan masih akan berubah pilihannya, dan sebanyak 4,1% tidak tahu," terang Zaini.
Jelang pilkada 2024, ada sejumlah hal yang perlu diwasapadai. Satu di antaranya hoaks terkait peggunaan e-KTP bisa nyoblos di mana saja. Simak faktanya
Faktor Rendahnya Elektabilitas
Zaini memaparkan, rendahnya elektabilitas paslon petahana Edi Damansyah-Rendi Solihin dikarenakan approval rating dari pasangan petahana dibawah 50%.
Di mana, lanjutnya, sebanyak 62,8 % masyarakat Kukar tidak puas dengan kinerja pasangan petahana Edi Damansyah dan Rendi Solihin, selama Edi Damansyah memimpin Kukar dua periode.
"Hal ini terkomfirmasi dengan penilaian masyarakat saat dilakukan survei bahwa sebanyak 68,8% masyarakat menilai layanan dasar dan aksesibilitas antarwilayah," ucap Zaini.
Dia mencontohkan, kualitas jalan dan jembatan di wilayah permukiman dan akses ke pusat-pusat ekonomi wilayah belum tersedia dengan baik.
"Kemudian sebanyak 73,8 % masyarakat Kukar menilai cakupan layanan air bersih dan energi listrik masih belum sepenuhnya dapat diakses di wilayah-wilayah terpencil di Kukar dan sebanyak 69,3 masyarakat khususnya petani mengeluh di kawasan pertanian," terang Zaini.
"Selain itu, terdapat wilayah-wilayah pertanian potensial, belum memiliki tata kelola air yang baik, sebanyak 70,2 % mengeluh tentang ketersediaan sekolah menengah atas dan sederajat. Sehingga sebanyak 6 ribu siswa yang tidak tertampung di tingkat SMA/sederajat di wilayah Kukar," tambah dia.
Metodologi Survei
Lebih lanjut, Zaini menjelaskan, survei ini melibatkan sebanyak 1.480 responden yang berusia 17 tahun atau lebih dari populasi pemilih sebesar 552.469 orang. Mereka diambil dari 44 kelurahan, dan 173 desa di Kukar.
Survei ini digelar dari 29 Oktober-8 November 2024 dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan metode sampel acak.
Toleransi kesalahan (margin of error) adalah sekitar kurang lebih 2,54% pada tingkat kepercayaan 95%. Setelah proses wawancara juga dilakukan pengawasan kualitas di lapangan, atau dikenal sebagai pengawasan kualitas.
"Quality control dilakukan secara random sebesar 20% dari total sampel oleh supervisor dengan cara kembali mendatangi responden terpilih dalam quality control tidak ada temuan kesalahan," jelas Zaini.
Sementara itu menurut Pengamat Komunikasi Politik Frans Immanuel Saragih, apa yang tergambar dari survei yang dilakukan Panel Survei Indonesia menunjukkan adanya kemampuan analisa masyarakat Kukar akan kinerja penguasa sebelumnya.
Menurutnya, ketidakpuasan rakyat mengakibatkan adanya masalah terkait komunikasi politik antara penguasa dan rakyatnya.
Sehingga, lanjut Frans, dapat diartikan bahwa masyarakat Kukar merasakan adanya ketidak sesuaian janji penguasa dengan realisasi di lapangan. Padahal, menurut dia, sebagai penguasa akan lebih mudah berkomunikasi dengan rakyatnya selama memerintah.
"Bisa saja hal tersebut tidak dilakukan secara optimal oleh beliau sehingga terjadi pergeseran pemilih. Bagi pasangan Dendi-Alif ini merupakan sebuah keuntungan, karena adanya kekecewaan masyarakat sehingga masyarakat mengharapkan hadirnya pemimpin baru di Kukar," ucapnya.
"Sekarang bagaimana kemampuan tim kampanye Dendi-Alif untuk meramu peluang tersebut karena situasinya cukup mendukung. Rajinlah berkomunikasi dengan rakyat dan terus bertanya apa yang rakyat harapkan apabila mereka terpilih. Frans meyakini berdasarkan hasil survey bahwa rakyat Kukar menginginkan hadirnya pemimpin yang baru," pungkas Frans.