5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Perang yang melibatkan Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran dinilai berpotensi membawa dampak besar bagi perekonomian Washington. Eskalasi konflik di Timur Tengah memicu lonjakan harga energi global yang dapat mendorong inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi Negeri Paman Sam.
Serangan AS dan Israel ke Iran yang dibalas oleh Teheran telah mengguncang pasar minyak dunia. Konflik tersebut mengganggu pasokan energi global, termasuk penutupan efektif Selat Hormuz, jalur vital yang dilalui sekitar 20% perdagangan minyak dunia.
Dampaknya langsung terasa pada harga minyak mentah, dengan Brent sempat melonjak ke level tertinggi sejak Juli 2024. Para ekonom memperingatkan bahwa kenaikan harga minyak akan segera diterjemahkan menjadi lonjakan harga bensin di stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) AS, isu yang sangat sensitif secara politik.
Analis utama Oxford Economics, John Canavan, mengatakan harga bensin kemungkinan akan naik hanya dalam hitungan hari. "Harga di SPBU kemungkinan akan naik dalam beberapa hari," ujarnya kepada AFP, dikutip Rabu (4/3/2026).
Canavan menambahkan bahwa harga bensin di AS sebenarnya sudah menunjukkan tren kenaikan sejak awal Januari. Menurutnya, para pengecer biasanya merespons dengan cepat setiap perkembangan geopolitik yang berpotensi mendorong harga lebih tinggi.
Lonjakan biaya energi ini diperkirakan akan membebani rumah tangga AS dan mengancam pengeluaran konsumen, yang mencakup sekitar dua pertiga dari produk domestik bruto (PDB) AS. Tekanan tersebut dinilai bisa merambat ke sektor lain, mulai dari transportasi hingga logistik.
Ekonom dari ING, James Knightley, mengatakan harga energi yang lebih tinggi dapat berujung pada tarif penerbangan yang lebih mahal serta peningkatan biaya distribusi barang. Meski AS relatif swasembada gas alam, ia menegaskan bahwa harga domestik tetap sangat dipengaruhi oleh pasar global, sehingga lonjakan harga internasional juga berisiko mendorong kenaikan biaya listrik.
"Ini tidak diragukan lagi akan menjadi titik kritis bagi perekonomian AS," kata Knightley.
Ia memperingatkan bahwa jika masyarakat harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk bensin dan tagihan utilitas, tekanan terhadap keuangan konsumen akan semakin parah dan berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi, terutama jika perang berlangsung lebih dari beberapa minggu.
Situasi ini juga menjadi ancaman politik bagi Presiden AS Donald Trump. Pemerintahannya diperkirakan akan berupaya keras menahan kenaikan harga energi karena dampaknya langsung terhadap sentimen publik menjelang pemilihan.
Kepala Ekonom Nationwide, Kathy Bostjancic, mengatakan pemerintah sangat menyadari bahwa keterjangkauan harga menjadi persoalan utama bagi banyak rumah tangga.
"Harga bensin yang lebih tinggi akan berdampak negatif pada kepercayaan dan sentimen konsumen. Itu bisa terlihat di bilik suara pada bulan November," ujarnya.
Di sisi lain, perang Iran menempatkan bank sentral AS, Federal Reserve, pada posisi sulit. Risiko inflasi yang kembali meningkat mendorong suku bunga tetap tinggi, sementara perlambatan ekonomi dan potensi melemahnya pasar tenaga kerja justru membuka ruang bagi pelonggaran kebijakan moneter.
Presiden Federal Reserve New York, John Williams, mengatakan bank sentral masih perlu mencermati seberapa lama dan berkelanjutan dampak konflik terhadap harga. "Kita harus menunggu dan melihat," katanya.
Knightley menilai risiko inflasi jangka pendek membuat pemangkasan suku bunga sulit dilakukan dalam waktu dekat, meskipun tekanan terhadap ekonomi semakin nyata. Menurutnya, bank sentral harus menyeimbangkan dua tujuan yang saling bertolak belakang, yakni menjaga inflasi tetap rendah dan memastikan lapangan kerja maksimal.
(tfa/tfa)
Add
as a preferred
source on Google
