2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Masa depan politik Wakil Presiden Filipina Sara Duterte kembali berada di ujung tanduk setelah sebuah komite di Kongres pada Rabu (4/3/2026) secara mayoritas menyetujui pengiriman pasal-pasal pemakzulan ke anggota parlemen untuk dilakukan pemungutan suara.
Langkah tersebut membuka jalan bagi kemungkinan persidangan di Senat yang dapat menentukan apakah putri mantan presiden Rodrigo Duterte itu akan tetap bertahan di panggung politik nasional atau justru dilarang menduduki jabatan publik seumur hidup.
Sara Duterte, yang pada Februari lalu mengumumkan pencalonan diri untuk pemilihan presiden 2028, sebenarnya telah dimakzulkan tahun lalu. Namun, Mahkamah Agung Filipina membatalkan kasus tersebut karena persoalan prosedural.
Berdasarkan konstitusi Filipina, pemakzulan oleh Dewan Perwakilan Rakyat akan memicu persidangan di Senat. Jika dalam persidangan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah, maka ia akan dilarang menduduki jabatan terpilih seumur hidup.
Di Filipina, hanya diperlukan dukungan sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat agar proses pemakzulan dapat diteruskan ke Senat untuk disidangkan.
Dalam perkembangan terbaru, keluhan-keluhan baru terhadap Duterte dinyatakan "cukup secara substansi" oleh komite melalui pemungutan suara 54 banding 1. Tuduhan yang dilayangkan mencakup praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang selama menjabat, serta ancaman pembunuhan terhadap mantan sekutunya yang kini menjadi Presiden Filipina, Ferdinand Marcos.
"Pemungutan suara hari ini bukanlah vonis bersalah maupun tindakan penghukuman. Ini semata-mata keputusan apakah proses konstitusional harus dilanjutkan," ujar anggota parlemen Ferdinand Hernandez beberapa menit sebelum pemungutan suara dilakukan, dilansir AFP.
Para analis memperingatkan bahwa pengumuman pencalonan presiden oleh Duterte akan menjadi faktor penting bagi para anggota parlemen yang kini harus mempertimbangkan dampak politik dari keputusan mereka, terutama jika sosok yang mereka hadapi berpotensi kembali mencalonkan diri dan bahkan menduduki jabatan tertinggi di negara tersebut.
Tuduhan ancaman pembunuhan terhadap Presiden Marcos berawal dari konferensi pers larut malam, ketika Duterte mengeklaim telah menyewa seorang pembunuh bayaran untuk membunuh presiden dan anggota keluarganya apabila ia lebih dulu "disingkirkan".
Meski kemudian ia menyatakan ucapannya telah disalahartikan, sejumlah anggota parlemen menilai pernyataan tersebut berbahaya.
"Mereka memiliki bobot. Mereka menciptakan ketakutan," kata anggota parlemen Gerville Luistro, merujuk pada dugaan ancaman tersebut dan potensi dampaknya terhadap stabilitas institusi negara.
Hubungan antara Duterte dan Marcos memang telah berubah menjadi pertarungan politik berisiko tinggi. Ketegangan itu muncul hanya beberapa minggu setelah kemenangan mereka dalam pemilihan presiden 2022, ketika Duterte tidak mendapatkan portofolio kabinet yang diinginkannya dan justru ditunjuk sebagai menteri pendidikan.
Sementara itu, dinamika politik di Kongres juga menunjukkan pola saling serang. Bulan lalu, komite kehakiman membatalkan dua keluhan pemakzulan terhadap Presiden Marcos. Komite menilai tuduhan korupsi terkait skandal proyek pengendalian banjir fiktif tidak memiliki substansi yang cukup.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
