7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - China melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyetujui penjualan senjata senilai US$11,15 miliar atau sekitar Rp178 triliun ke Taiwan. Beijing menilai langkah tersebut melanggar "prinsip satu China" dan justru akan merugikan AS sendiri.
"Dengan membantu kemerdekaan Taiwan melalui penjualan senjata, AS hanya akan merugikan dirinya sendiri. Setiap upaya untuk menggunakan Taiwan untuk membendung China pasti akan gagal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, dikutip CNBC International dari pernyataannya dalam bahasa Mandarin, Jumat (19/12/2025).
Menurut laporan Reuters, paket 'bahan bakar (bbm) perang itu" mencakup 82 sistem artileri roket HIMARS dan perlengkapannya senilai US$4,05 miliar (sekitar Rp64,8 triliun). Termasuk 420 rudal ATACMS dengan jangkauan hingga 300 kilometer, serta sistem pengawasan tanpa awak dan perangkat lunak militer.
Paket tersebut juga memuat 60 howitzer swa-gerak M109A7 senilai lebih dari US$4 miliar (sekitar Rp64 triliun). Ada pula rudal antitank Javelin dan TOW senilai lebih dari US$700 juta (sekitar Rp11,2 triliun).
"Paket persenjataan ini secara serius melanggar kedaulatan dan integritas teritorial China. Ini sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan, dan mengirimkan sinyal yang sangat salah kepada pasukan separatis untuk kemerdekaan Taiwan," tegas Guo.
Kesepakatan ini dilaporkan menjadi paket penjualan senjata AS terbesar ke Taiwan, di tengah meningkatnya tekanan militer dan diplomatik China terhadap pulau yang diperintah secara demokratis tersebut.
Kementerian Pertahanan Taiwan menyatakan paket persenjataan itu masuk dalam anggaran pertahanan tambahan sebesar US$40 miliar atau sekitar Rp640 triliun yang diumumkan Presiden Lai Ching-te pada November lalu.
Lai sebelumnya berjanji meningkatkan kemampuan pertahanan diri Taiwan menghadapi ancaman Beijing, dengan target kesiapan tempur tinggi pada 2027. Ia juga memperingatkan China berambisi merebut Taiwan pada tahun tersebut, seraya menyoroti "peningkatan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya" dan provokasi di Selat Taiwan serta kawasan Indo-Pasifik.
Menanggapi langkah Taipei, juru bicara Kementerian Luar Negeri China menyebut "rencana Partai Progresif Demokratik untuk menentang reunifikasi dan mencari kemerdekaan menggunakan angkatan bersenjata pasti akan gagal," merujuk pada partai penguasa Taiwan.
Beijing terus meningkatkan tekanan dengan latihan militer di sekitar pulau tersebut dan peringatan keras atas apa yang disebutnya "provokasi kemerdekaan" Taiwan.
China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan Presiden Xi Jinping menyebut penyatuan kembali dengan daratan utama sebagai "keniscayaan sejarah", tetapi Taiwan menolak klaim tersebut.
Sementara itu, AS tidak memiliki perjanjian pertahanan bersama dengan Taiwan. Namun, Undang-Undang Hubungan Taiwan 1979 menyatakan AS akan menyediakan barang dan jasa pertahanan yang diperlukan agar Taiwan memiliki kemampuan pertahanan diri yang memadai.
(tfa/șef)
[Gambas:Video CNBC]
