3 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Pyongyang untuk bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong Un pada Senin (8/6/2026) menjadi sorotan besar di kawasan Asia Timur. Bukan semata karena pertemuan kedua pemimpin itu berlangsung, melainkan karena Xi memutuskan melakukan perjalanan ke Korea Utara di tengah kebiasaannya yang makin jarang bepergian ke luar negeri dalam beberapa tahun terakhir.
Langkah Xi tersebut memunculkan spekulasi bahwa Beijing mulai mencemaskan perubahan peta kekuatan di Semenanjung Korea, terutama setelah hubungan Pyongyang dengan Moskow berkembang pesat sejak perang Rusia-Ukraina meletus.
Pertemuan Xi dan Kim sebenarnya bukan hal baru. Keduanya terakhir kali bertemu di Beijing setahun lalu saat China menggelar parade militer besar untuk memperingati 80 tahun penyerahan tanpa syarat Jepang kepada Sekutu yang mengakhiri Perang Dunia II.
Namun kali ini perhatian tertuju pada keputusan Xi untuk datang langsung ke Pyongyang.
Selama beberapa tahun terakhir, Xi dikenal semakin membatasi perjalanan luar negerinya. Banyak pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, justru datang ke Beijing untuk bertemu dengannya.
"Kita perlu mengingat bahwa Xi Jinping sebenarnya tidak terlalu sering bepergian ke luar negeri," kata William Yang, analis senior Asia Timur Laut dari Crisis Group, kepada Al Jazeera.
"Tren yang berkembang adalah para pemimpin asing datang ke Beijing untuk bertemu dengannya."
Ia menilai keputusan Xi untuk terbang ke Korea Utara menunjukkan pentingnya kunjungan tersebut bagi kepentingan strategis China.
"Untuk Xi Jinping menjadi pihak yang memutuskan bepergian ke Pyongyang, hal itu menunjukkan tingkat signifikansi yang diberikan China terhadap perjalanan ini," ujarnya.
Data Asia Society menunjukkan bahwa Xi rata-rata melakukan sekitar 14 perjalanan luar negeri per tahun pada periode 2013 hingga 2019. Namun, angka itu turun drastis menjadi sekitar enam perjalanan per tahun pada periode 2022 hingga 2025.
Bahkan pada 2020, Xi hanya melakukan satu perjalanan luar negeri, sementara pada 2021 ia sama sekali tidak melakukan kunjungan ke luar negeri ketika China masih menghadapi dampak pandemi Covid-19.
China Mulai Khawatir
Menurut Yang, salah satu alasan utama di balik kunjungan Xi adalah meningkatnya kekhawatiran Beijing terhadap hubungan Korea Utara dengan Rusia.
Selama puluhan tahun, China memainkan peran sebagai mitra senior dalam hubungan dengan Korea Utara. Pyongyang sangat bergantung pada Beijing, terutama dalam bidang perdagangan.
Sebuah estimasi yang diterbitkan Komite Nasional untuk Korea Utara pada 2022 menyebut sekitar 95% perdagangan Korea Utara bergantung pada China. Namun keseimbangan itu mulai berubah sejak Rusia melancarkan invasi ke Ukraina pada 2022.
Sejak saat itu, Korea Utara menjadi salah satu pendukung penting Moskow dengan memasok senjata, amunisi artileri, rudal, hingga personel militer.
Sejumlah pengamat menilai kontribusi Korea Utara membantu menjaga mesin perang Rusia tetap berjalan.
Lembaga penelitian pemerintah Korea Selatan, Institute for National Security Strategy, memperkirakan sejak 2023 Moskow telah membayar Korea Utara hingga US$14,4 miliar sebagai kompensasi atas pengerahan pasukan dan ekspor berbagai persenjataan.
Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Korea Utara kemungkinan hanya menerima antara US$580 juta hingga US$1,5 miliar dalam bentuk barang. Artinya, terdapat kemungkinan besar sebagian besar pembayaran Rusia diberikan dalam bentuk teknologi militer sensitif atau komponen presisi yang sulit dideteksi melalui citra satelit.
Laporan itu menyebut terdapat "kemungkinan signifikan bahwa sebagian besar pembayaran dari Moskow diberikan dalam bentuk teknologi militer sensitif atau komponen dan material presisi terkait yang sulit diamati melalui satelit."
Beijing Tak Ingin Korea Utara Terlalu Kuat Secara Militer
Meski China dan Korea Utara memiliki perjanjian pertahanan bersama, Beijing tetap berhati-hati terhadap peningkatan kemampuan militer Pyongyang.
William Yang mengatakan China selama ini sengaja membatasi bantuan militer langsung kepada Korea Utara.
"Beijing selalu sangat berhati-hati dalam memberikan bantuan militer kepada Korea Utara karena mereka tidak melihat Korea Utara yang lebih kuat secara militer sebagai sesuatu yang menguntungkan bagi mereka," katanya.
Menurutnya, Korea Utara yang semakin percaya diri secara militer akibat dukungan Rusia justru berpotensi mengganggu keseimbangan kekuatan yang selama ini ada di Semenanjung Korea.
"Korea Utara yang semakin berani secara militer melalui hubungannya dengan Rusia dapat menjadi sumber gangguan terhadap keseimbangan kekuatan dan status quo di Semenanjung Korea," ujarnya.
Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan. Sejak awal tahun ini, Korea Utara telah melakukan delapan kali peluncuran rudal.
Pada Mei lalu, media Korea Utara dan US Naval Institute melaporkan bahwa Pyongyang memperkenalkan rudal jelajah taktis baru yang menggunakan sistem panduan berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Tak hanya itu, awal pekan ini media pemerintah Korea Utara juga merilis foto Kim Jong Un yang mengunjungi pabrik baru bahan nuklir tingkat senjata. Fasilitas tersebut disebut akan digunakan untuk memperluas kemampuan nuklir Korea Utara dengan kecepatan yang disebut meningkat secara eksponensial.
Harapan Korea Selatan
Di tengah meningkatnya kemampuan militer Korea Utara, ketegangan dengan Korea Selatan juga terus menjadi perhatian. Secara teknis, Korea Utara dan Korea Selatan masih berada dalam kondisi perang sejak konflik 1950-1953 hanya dihentikan melalui perjanjian gencatan senjata, bukan perjanjian damai.
Kedua negara dipisahkan oleh Zona Demiliterisasi sepanjang sekitar 250 kilometer yang membelah Semenanjung Korea.
Hubungan kedua Korea mengalami pasang surut selama puluhan tahun. Namun situasi mencapai titik terendah baru pada 2024 ketika Kim Jong Un meninggalkan tujuan lama penyatuan Korea.
Sejak saat itu, menurut para pengamat, komunikasi antara kedua negara nyaris terputus.
Pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan harapan agar kunjungan Xi dapat membantu meredakan ketegangan. Mereka berharap perjalanan Xi akan "memainkan peran konstruktif dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan Semenanjung Korea."
Pernyataan tersebut memunculkan dugaan bahwa Seoul berupaya mendorong Beijing menggunakan pengaruhnya terhadap Pyongyang untuk memperbaiki hubungan antar-Korea.
Menteri Unifikasi Korea Selatan Chung Dong-young bulan lalu juga mengatakan bahwa ia memperkirakan Xi dan Kim akan membahas kemungkinan pertemuan antara Kim Jong Un dan Donald Trump pada akhir tahun ini.
Faktor Jepang dan Dinamika Keamanan Baru Asia Timur
Selain persoalan Korea Utara dan Rusia, Xi juga kemungkinan mencermati perkembangan keamanan lain di Asia Timur. Salah satunya adalah munculnya pembahasan mengenai kemungkinan pakta dukungan logistik militer antara Korea Selatan dan Jepang.
Isu tersebut mengemuka dalam forum pertahanan Shangri-La Dialogue yang berlangsung di Singapura akhir pekan lalu. Bagi Beijing, perkembangan itu menjadi perhatian serius.
Hubungan China dan Jepang selama bertahun-tahun diwarnai ketegangan akibat berbagai sengketa sejarah yang berakar pada pendudukan Jepang terhadap China pada era 1930-an dan 1940-an.
China juga berulang kali mengkritik langkah Tokyo memperluas kemampuan militernya dalam beberapa tahun terakhir.
(luc/luc)
Add
as a preferred
source on Google
