1 hour ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji penerapan skema bagi hasil baru untuk sektor pertambangan seperti sektor minyak dan gas bumi (migas).
Menurut dia, kajian tersebut dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara dan kesejahteraan rakyat.
"Kita lagi melakukan exercise ya. Karena Pasal 33 kembali lagi, bahwa seluruh kekayaan di bumi di Indonesia, darat, laut, dan semuanya, itu kan dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat," kata Bahlil ditemui usai pelantikan di Kementerian ESDM, Rabu (6/5/2026).
Meski demikian, Bahlil belum membeberkan secara rinci formula skema bagi hasil yang tengah disiapkan pemerintah. Saat ini, Kementerian ESDM masih melakukan pengkajian mendalam terkait skema tersebut.
"Formulasinya seperti apa, kita lagi melakukan exercise. Nanti kalau sudah selesai, saya akan laporkan," ujarnya.
Sebelumnya, Bahlil menjelaskan pemerintah ingin memastikan bahwa baik tambang lama maupun baru dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan negara. Salah satu pendekatan yang dipertimbangkan adalah mengadopsi pola kerja sama seperti di sektor migas.
Adapun, di sektor migas setidaknya terdapat skema cost recovery dan gross split yang digunakan dalam kontrak kerja sama antara pemerintah dan pihak swasta. Model ini dinilai dapat menjadi referensi untuk diterapkan di sektor minerba.
"Dan ini kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerjasama dengan pihak swasta," katanya.
Meski demikian, Bahlil menegaskan bahwa skema konsesi tidak akan dihapus. Pemerintah tetap mempertahankan sistem tersebut, namun dengan penyesuaian agar porsi pendapatan negara bisa lebih besar dan lebih seimbang.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," ujar Bahlil.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
