Beda dengan AS-Israel, 4 Negara Eropa Dukung Rencana Arab untuk Gaza Senilai Rp864 Triliun

LONDON - Empat negara Eropa; Prancis, Jerman, Italia, dan Inggris, mendukung rencana para pemimpin Arab untuk rekonstruksi Gaza yang akan menelan biaya USD53 miliar (lebih dari Rp864 triliun) tanpa pengusiran rakyat Palestina.

“Rencana tersebut menunjukkan jalur yang realistis menuju rekonstruksi Gaza dan menjanjikan—jika dilaksanakan—perbaikan yang cepat dan berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan yang sangat buruk bagi warga Palestina yang tinggal di Gaza,” kata para menteri luar negeri empat negara Eropa tersebut dalam pernyataan bersama, yang dilansir Reuters, Minggu (9/3/2025).

Rencana tersebut, yang disusun oleh Mesir dan diadopsi oleh para pemimpin Arab pada hari Selasa, telah ditolak oleh Israel dan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, yang telah menyampaikan visinya sendiri untuk mengubah Jalur Gaza menjadi “Riviera of The Middle East”.

Rencana Trump adalah AS mengambil alih Jalur Gaza dan membangunnya kembali dengan memindahkan 2 juta penduduk Palestina dari wilayah tersebut ke Mesir dan Yordania. Rencana Trump ini didukung Israel, namun memicu kemarahan komunitas internasional termasuk dunia Arab.

Usulan Mesir tersebut membayangkan pembentukan komite administratif yang terdiri dari teknokrat Palestina yang independen dan profesional yang dipercayakan untuk mengelola Gaza setelah berakhirnya perang di Gaza antara Israel dan Hamas.

Komite tersebut akan bertanggung jawab atas pengawasan bantuan kemanusiaan dan pengelolaan urusan Jalur Gaza untuk sementara waktu di bawah pengawasan Otoritas Palestina.

Pernyataan bersama empat negara Eropa pada hari Sabtu mengatakan bahwa mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan inisiatif Arab, dan mereka menghargai “sinyal penting” yang telah dikirim oleh negara-negara Arab dengan mengembangkannya.

Pernyataan tersebut menyatakan: “Hamas tidak boleh memerintah Gaza dan tidak boleh menjadi ancaman bagi Israel lagi.”

“Keempat negara mendukung peran utama Otoritas Palestina dan pelaksanaan agenda reformasinya,” imbuh pernyataan bersama mereka.

(mas)