Bos Pengusaha Bongkar Aksi Preman Ormas Bikin Ekonomi RI Dalam Ancaman

Jakarta, CNBC Indonesia - Para pelaku usaha di Indonesia semakin resah dengan maraknya praktik oknum organisasi masyarakat (ormas) yang meminta jatah proyek hingga melakukan pungutan liar. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menyebut fenomena ini telah mengganggu iklim investasi dan berpotensi merugikan ekonomi nasional.

"Kami memang banyak menangkap keluhan dan keresahan dari para pelaku usaha atas ulah oknum ormas yang meresahkan dunia usaha. Dari keluhan-keluhan yang masuk, modusnya bermacam-macam, dari mulai pungutan liar, uang keamanan, hingga jatah proyek," ungkap Shinta kepada CNBC Indonesia, Sabtu (8/3/2025).

Menurutnya, praktik semacam ini tidak hanya membebani pelaku usaha dengan biaya tambahan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Bahkan, tak jarang ulah oknum ini menyebabkan gangguan keamanan dan menghambat operasional industri.

Shinta menegaskan, jika masalah ini terus dibiarkan, dampaknya bisa semakin luas. Ketidakpastian yang ditimbulkan akan membuat investor berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

"Gangguan yang muncul akibat tindakan semacam ini dapat memicu peningkatan biaya berusaha, meningkatkan ketidakpastian dalam berbisnis, serta menurunkan kepercayaan investor," katanya.

Tak hanya itu, biaya ekonomi yang ditimbulkan dari praktik ini juga tidak kecil. Para pengusaha bukan hanya harus mengeluarkan dana tambahan, tetapi juga berisiko kehilangan kesempatan mendapatkan investasi baru yang seharusnya bisa masuk ke Indonesia.

"Hitungan kerugiannya pun bukan hanya dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga potensi hilangnya investasi yang masuk karena ketidakpastian berusaha," imbuh dia.

Jika kondisi ini terus terjadi, Shinta memperingatkan bahwa daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi akan semakin melemah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Apindo meminta pemerintah agar mengambil langkah tegas dalam menertibkan oknum-oknum yang menghambat dunia usaha. Menurut Shinta, sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pemangku kepentingan industri sangat diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum serta rasa aman bagi pelaku usaha.

"Kami berharap pemerintah dapat mengambil langkah tegas dalam mengatasi masalah ini, termasuk dengan menertibkan gangguan yang dapat membuat investor lari dari Indonesia," kata Shinta.

Selain itu, Apindo juga mendorong adanya dialog lebih intensif antara pemerintah dan sektor industri agar solusi yang diambil benar-benar efektif. "Kami percaya, ketika iklim investasi ini diperbaiki, hambatan dan biaya berbisnis di Indonesia dapat diturunkan, maka lapangan pekerjaan dapat meningkat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Apindo sendiri menyatakan siap berkontribusi dalam upaya menciptakan lingkungan usaha yang lebih aman, nyaman, dan kompetitif.

"Apindo siap berkontribusi dalam upaya ini dan terus berkomitmen untuk mendukung terciptanya lingkungan usaha yang aman, nyaman, serta kompetitif," pungkasnya.

(wur)

Next Article Bos Pengusaha Wanti-Wanti PHK Usai Prabowo Umumkan UMP 2025 Naik 6,5%