Daftar Hitam AS Banyak yang Ngawur, Panti Pijat-Kios China Ikut Kena

15 hours ago 6

Jakarta, CNBC Indonesia - Daftar hitam AS ke China penuh dengan kesalahan serta detail yang tidak tepat. Hal ini memengaruhi sejumlah bisnis kecil di Negeri Panda, dengan beberapa diantaranya terkena sejumlah larangan akses keuangan.

Salah satunya dialami Doris Au, penjual kunci pintu dan perangkat keras di Hong Kong. Juni lalu, ia menerima surat dari banknya, DBS Group, yang menyatakan bahwa rekening bisnisnya akan ditutup. Bank tersebut tidak memberikan banyak penjelasan tetapi kemudian membekukan rekening tersebut, yang mematikan bisnisnya dengan pemasok internasional.

Setelah mencari secara daring, Au menemukan bahwa perusahaan lain dengan nama yang mirip telah ditambahkan ke daftar hitam perdagangan AS pada Oktober 2023 karena memberikan dukungan kepada pangkalan industri militer dan/atau pertahanan Rusia. Entri tersebut mengidentifikasi dua alamat, salah satunya adalah gudang Au.

"Kami bukan perusahaan itu. Itu benar-benar kesalahan," kata Au dikutip Reuters.

Kesulitan Au menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat meningkatkan batasan akses China ke teknologi Amerika dengan menambahkan puluhan perusahaan China ke daftar hitamnya.

Tinjauan Reuters terhadap hampir 100 perusahaan China dan Hong Kong yang ditambahkan ke daftar entitas AS pada tahun 2023 dan 2024 menemukan lebih dari seperempat, atau 26 entri, berisi detail yang salah, seperti nama dan alamat yang salah dan informasi yang sudah ketinggalan zaman.

Untuk setiap entitas yang terdaftar, Reuters mengunjungi setidaknya satu alamat yang diidentifikasi oleh AS untuk menentukan apakah perusahaan yang masuk daftar hitam masih ada di sana. Bisnis di lokasi tersebut termasuk salon kecantikan, firma bimbingan belajar, panti pijat, dan pusat konseling.

Di satu lokasi di Shenzhen, Reuters bahkan menemukan sisa-sisa pabrik yang ditumbuhi rumput liar yang menurut penduduk setempat telah dihancurkan beberapa tahun sebelumnya.

Daftar entitas, yang ditetapkan pada tahun 1997, telah menjadi alat yang semakin penting bagi AS untuk membatasi transfer teknologi ke Rusia dan China, termasuk semikonduktor, yang dapat merusak keamanan AS. Daftar ini dikelola oleh Biro Industri dan Keamanan (BIS), sebuah badan Departemen Perdagangan.

Lima mantan pejabat AS mengakui kesulitan dalam mengevaluasi kemungkinan kasus kesalahan identitas dan memperbarui informasi pada daftar entitas. Ini sebagian karena keterbatasan staf.

"Banyak entitas yang terdaftar adalah perusahaan UMKM. Tantangannya adalah mereka dapat pindah ke alamat lain dengan nama lain," kata mantan pejabat senior BIS, Matthew Borman.

Profiling Perusahaan

Di bawah pemerintahan Biden, AS berupaya membatasi transfer teknologi yang dibutuhkan Rusia untuk perangnya di Ukraina. AS menambahkan ratusan entitas untuk menahan akses Moskow ke komponen tersebut, banyak yang dibuat di China.

AS juga menggunakan daftar tersebut untuk membatasi akses Beijing ke kemampuan canggih dalam AI, modernisasi militer, dan teknologi kuantum. Tren itu terus berlanjut di bawah Trump.

Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick mengatakan pada bulan Maret bahwa China harus dicegah mendapatkan chip AS, dengan mencatat keberhasilan perusahaan rintisan AI milik Negeri Tirai Bambu, DeepSeek. Ia mengatakan AS akan memberlakukan kontrol ekspor ke dalam kesepakatan perdagangan di masa mendatang.

Lembaga pemikir KSE Institute Ukraina menemukan 76% dari semua barang umum berprioritas tinggi yang mungkin diperoleh Rusia untuk program persenjataannya, termasuk semikonduktor, radar, dan perlengkapan komunikasi, disalurkan melalui China dan Hong Kong pada tahun 2023.

Catatan bea cukai Rusia kemudian menunjukkan 20 dari 92 perusahaan yang terdaftar yang dikunjungi Reuters mengekspor barang-barang terlarang ke Rusia pada Desember 2023, bulan terakhir saat kumpulan data lengkap tersedia. Barang-barang tersebut, termasuk semikonduktor, bernilai US$ 7,5 juta (Rp 123 miliar).

Seorang juru bicara pemerintah Hong Kong mengatakan kawasan itu memiliki kontrol yang kuat terhadap perdagangan strategis sesuai dengan standar internasional. Namun mereka tidak akan menerapkan sanksi sepihak yang dijatuhkan oleh negara lain.

Sementara itu, dalam situs resminya, BIS mengatakan perusahaan dan alamat yang masuk daftar hitam dilarang menerima barang-barang AS yang dibatasi. Transaksi dengan entitas yang terdaftar tidak selalu dilarang tetapi harus diperlakukan dengan "tanda bahaya," dan pihak-pihak yang terlibat harus melakukan uji tuntas

"Entitas-entitas tersebut didaftarkan berdasarkan tinjauan analis BIS terhadap informasi sumber terbuka dan rahasia, dan prosesnya melibatkan departemen Perdagangan, Luar Negeri, Pertahanan, dan Energi," tambah Borman.

(tps)

Saksikan video di bawah ini: