Deal! Putin Sepakat Gencatan Senjata Parsial 30 Hari dengan Ukraina

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Rusia Vladimir Putin menyetujui gencatan senjata terbatas terhadap infrastruktur energi Ukraina setelah percakapan telepon penting dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Namun, Putin menolak untuk berkomitmen pada gencatan senjata total selama 30 hari, yang sebelumnya telah disetujui oleh Ukraina.

Dalam pernyataan resminya, Putin memerintahkan militer Rusia untuk menghentikan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina. Jika kedua pihak benar-benar menghormati kesepakatan ini, maka ini akan menjadi gencatan senjata parsial pertama sejak Rusia menginvasi Ukraina secara penuh pada Februari 2022.

Namun, Putin tetap menolak rencana Trump yang menginginkan penghentian penuh pertempuran selama 30 hari.

Trump, dalam unggahannya di platform Truth Social, menggambarkan percakapannya dengan Putin sebagai "sangat baik dan produktif."

"Kami sepakat untuk melakukan gencatan senjata segera terhadap semua serangan yang menyasar infrastruktur energi dan memahami bahwa kami akan bekerja dengan cepat menuju gencatan senjata penuh dan, akhirnya, mengakhiri perang yang mengerikan ini," katanya, sebagaimana dikutip dari The Guardian, Rabu (19/3/2025).

Negosiasi Perdamaian

Sementara itu, pemerintah AS mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa Washington dan Moskow telah menyepakati untuk memulai negosiasi terkait "implementasi gencatan senjata maritim di Laut Hitam, gencatan senjata penuh, dan perdamaian permanen." Negosiasi ini akan segera dimulai di Timur Tengah, menurut pernyataan Gedung Putih.

Namun, Kremlin menyebut bahwa dalam percakapan selama dua setengah jam itu, Putin menegaskan adanya sejumlah masalah yang perlu diselesaikan sebelum perang dapat diakhiri. Beberapa isu yang menjadi perhatian Moskow termasuk bagaimana gencatan senjata akan ditegakkan serta kemungkinan bahwa hal ini akan memberikan kesempatan bagi Ukraina untuk memperkuat pasukannya dengan bantuan militer Barat.

Putin juga menegaskan bahwa penghentian total bantuan militer Barat ke Ukraina harus menjadi syarat utama dalam perundingan.

"Ditekankan bahwa penghentian bantuan militer asing dan intelijen ke Kyiv adalah syarat utama untuk mencegah eskalasi konflik dan menyelesaikannya melalui cara politik dan diplomatik," kata pernyataan Kremlin.

Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata parsial, tidak ada indikasi bahwa Putin akan mengubah tuntutan maksimalisnya terhadap Ukraina. Ia tetap bersikeras bahwa perundingan damai harus mempertimbangkan "keamanan hukum Rusia" dan penyebab awal dari konflik ini.

Beberapa tuntutan utama Rusia meliputi jaminan bahwa Ukraina tidak akan bergabung dengan NATO, demiliterisasi Ukraina, serta pengakuan atas empat wilayah yang dianeksasi Rusia pada 2022.

Sikap Rusia yang tetap mengedepankan tuntutan maksimal ini menempatkan Trump dalam posisi sulit, mengingat ia telah berjanji untuk mencapai gencatan senjata penuh selama 30 hari sebelum merancang kesepakatan perdamaian jangka panjang.

Sementara itu, Zelensky menyatakan bahwa ia berharap untuk berbicara langsung dengan Trump terkait hasil pembicaraan dengan Putin.

"Saya pikir akan lebih baik jika kami memiliki percakapan dengan Presiden Trump sehingga kami mengetahui secara rinci apa yang ditawarkan Rusia kepada Amerika atau sebaliknya," kata Zelensky dalam konferensi pers daring.

Reaksi Dunia

Beberapa pemimpin dunia memberikan tanggapan mereka terhadap perkembangan ini. Kanselir Jerman, Olaf Scholz, dalam konferensi pers bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Berlin, menyebut penghentian serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina sebagai "langkah awal yang baik."

Namun, ia menegaskan bahwa "tidak dapat ada kesepakatan tanpa Ukraina. Langkah berikutnya haruslah gencatan senjata total sesegera mungkin."

Inggris juga menyambut baik "kemajuan yang dicapai oleh Presiden Trump menuju gencatan senjata," tetapi menekankan bahwa negosiasi harus menghasilkan "perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi Ukraina."

Sementara itu, laporan dari media AS Semafor mengungkapkan bahwa Gedung Putih tengah mempertimbangkan untuk secara resmi mengakui Krimea sebagai wilayah Rusia sebagai bagian dari kesepakatan damai yang potensial. Washington juga disebut sedang membahas kemungkinan menekan PBB untuk melakukan hal yang sama.

Meskipun Trump optimis bahwa kesepakatan damai dapat segera tercapai, banyak pengamat tetap skeptis terhadap hasil yang akan dicapai.

(luc/luc)

Next Article Menanti Sentuhan 'Magis' Trump di Rusia-Ukraina, Perang Berakhir?