Driver Ojol Klaim Narik Malah Rugi, Begini Hitungannya

Jakarta, CNBC Indonesia - Para perwakilan driver ojek online (ojol) melayangkan tuntutan tegas kepada perusahaan aplikasi transportasi online dan pemerintah kepada Komisi V DPR RI.

Perwakilan Aliansi Korban Aplikator, Ade Armansyah, mengungkapkan ketidakadilan yang dirasakan mitra pengemudi selama satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, para driver kendaraan roda empat (R4) atau taksi online merasa menjadi 'sapi perah'. Pihaknya tidak pernah dilibatkan dalam diskusi atau mendapat kesempatan untuk berkomunikasi.

"Selama 10 tahun kami dijadikan sapi perah. Mereka (aplikator) tidak pernah menghitung biaya operasional kami seperti bensin, servis, dan lainnya," ujar Ade saat RDPU Komisi V DPR RI dengan driver ojol, pada Rabu (21/5/2025).

Ade kemudian mempertanyakan dasar penetapan tarif oleh aplikator, yang dinilai tidak transparan dan merugikan.

"Dan kita enggak pernah tahu hitungannya mereka itu dasarnya apa. Sampai mereka harus menetapkan argo 3.300," ujarnya.

"Jadi kalau mereka boleh untung 20 persen, masa kami enggak boleh untung 10 persen?," imbuhnya.

Ia menambahkan, berdasarkan perhitungan internal komunitas pengemudi, mereka bisa merugi hingga Rp12.000 per 10 kilometer perjalanan.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono, tuntutan utama mereka adalah potongan biaya aplikasi. Menurutnya, banyak aplikator yang menerapkan persentase potongan di atas 20% selama bertahun-tahun;.

"Detik ini mereka masih memotong lebih dari 20% hingga mencapai hampir 50%. Sepanjang itu pak, 365 hari dikali 3 tahun saat ini udah berapa triliun uang mereka ambil dari rekan-rekan kami R2 [roda dua]," kata Igun.

Ditemui usai rapat, Igun mengungkapkan bahwa aksi damai yang digelar 20 Mei kemarin tidak menghasilkan keputusan konkret.

"Tuntutan kami hanya satu, potongan biaya aplikasi maksimal 10%. Tapi sampai sekarang belum ada penetapan," kata Igun.

Ia menyatakan pihaknya memberi tenggat waktu hingga akhir Mei 2025. Jika tidak ada ketetapan, pengemudi ojol dari seluruh Indonesia akan kembali turun ke jalan.

Ancam aksi lagi

Igun mengungkapkan bahwa aksi offbid massal 20 Mei lalu menyebabkan kerugian besar pada pihak aplikator.

"Tadi menurut badan kajian mencatat kerugian satu hari kemarin itu Rp187 miliar. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, kami bisa bikin mereka lebih rugi lagi," tegasnya.

Pihaknya juga menyatakan siap melakukan konsolidasi nasional untuk aksi lanjutan yang lebih besar dan berdampak.

Dalam RDPU, para driver juga menyesalkan lemahnya penegakan regulasi, seperti Permenhub 118 Tahun 2018, yang dinilai hanya menjadi dokumen tanpa implementasi.

Mereka berharap Komisi V DPR dapat mendorong Kementerian Perhubungan untuk segera mengambil sikap tegas demi keadilan bagi pengemudi.

(dem/dem)

Next Article Kenaikan Tarif Minimal Transportasi Online Rugikan Ekonomi Daerah