Heboh Investasi Pabrik BYD Diganggu Ormas, Dedi Mulyadi: Berita Lama!

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah adanya tindakan premanisme dari organisasi masyarakat (ormas) yang menghambat pembangunan pabrik mobil listrik China, BYD. Sebaliknya saat ini kondisinya sudah berbeda.

"Nggak itu berita lama. Cek saja sekarang sudah sangat aman," kata Dedi dikutip dari CNNIndonesia, Kamis (24/4/2025).

Ia pun menilai aksi premanisme ormas dalam pembangunan pabrik BYD itu sudah tidak lagi relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Pasalnya sudah ada tindakan kepada ormas tersebut.

"Dicek deh, nggak ada lagi itu premanisme sekarang di sana. Yang, yang jualin Aqua aja udah hampir nggak ada sekarang. nggak ada. Itu cerita lama aja. Makanya yang diperlukan oleh kita itu tindakan. Jadi kalau ada problem ambil tindakan, ada problem ambil tindakan," ungkapnya.

Saat ini masalah yang timbul justru bukan dari ormas, melainkan pembebasan tanah. Ada beberapa pihak yang memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan dari investasi yang datang dari luar negeri.

"Nah, tinggal ada beberapa wilayah yang pembebasan tanahnya masih terkendala. Sebenarnya Problem di gini loh, problem di Subang itu bukan di premanisme, problem di Subang itu adalah di percaloan tanah," kata Dedi.

Padahal dunia usaha memerlukan kepastian mengenai nilai yang diperlukan untuk berinvestasi. Namun yang terjadi harga tanahnya dipatok menjadi sangat tinggi.

"Ada beberapa pihak yang menguasai tanah ya mungkin sudah di DP dulu sama pemiliknya, kemudian dia menawarkan harga yang sangat tinggi. Ada katanya sih saya nggak tahu dengar langsung ya, ada yang nawarin Rp20 juta per meter, ada Rp10 juta per meter, ada Rp5 juta," ujar Dedi.

Sebelumnya Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno meminta pemerintah agar cepat turun tangan dalam menangani kasus ormas ini. Sebab proses pembangunan pabrik ini ternyata diganggu oleh sekelompok ormas.

"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," kata Eddy dalam akun instagramnya.

(dce)

Next Article Pabrik BYD Rp 16 Triliun di RI Ditarget Rampung Akhir 2025