Indonesia Gudangnya Ikan! Negara-Negara Ini Ketagihan Impor

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa arah pembangunan kelautan ke depan tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga pada keberlanjutan ekologi laut. Dia juga mengingatkan jika Indonesia adalah salah satu raksasa perikanan dunia.

Penryataan tersebut disampaikan Trenggono dalam acara Sarasehan 100 ekonom Indonesia pada  Selasa (28/10/2025), di Menara Bank Mega, Jakarta. Forum tahunan ini mempertemukan pemerintah, ekonom, dan pelaku usaha untuk membahas arah kebijakan ekonomi nasional, termasuk penguatan sektor kelautan dan perikanan dalam visi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya belajar dari Wamen soal kelautan. Background saya di teknik industri, jadi keputusan lebih mudah. Tapi kalau ke dalam lagi, itu lebih ke arah ekologi juga harus dijaga. Misalnya situasi laut kita saat ini, banyak luasan laut yang seharusnya dijaga," ujar Trenggono dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

Trenggono menyoroti bahwa Presiden Prabowo memberi perhatian khusus pada tiga hal: pangan, energi, dan lingkungan. Dalam konteks pangan, Indonesia telah mencapai swasembada pada sejumlah komoditas.

"Kalau bicara pangan ada tiga, karbohidrat kita swasembada, lemak dari kebun sawit, dan protein hewani. Daging sudah bisa swasembada, kalau perikanan selalu surplus," katanya.

Dia mencatat produksi perikanan tangkap Indonesia mencapai 7,5 juta ton, sementara budidaya mencapai 5,5 juta ton, ditambah 9 juta ton rumput laut, menjadikan Indonesia produsen terbesar di dunia.

Namun, ia menyoroti bahwa pemanfaatan hasil laut, terutama rumput laut dan ganggang, belum optimal.

"Material ini bisa untuk pangan dan farmasi, tapi belum termanfaatkan dengan baik. Yang pasti, di KKP kami bereskan daya dukung alam agar lingkungan terjaga dengan baik. Laut yang sehat penting untuk jangka panjang dan untuk umat manusia," ujarnya.

Menurut Trenggono, pemerintah terus memperluas kawasan konservasi laut.

"Laut itu banyak sekali biota. Ekosistemnya tidak boleh putus. Alga dan ruang laut harus terproteksi. Kalau merujuk SDGs, kita harus mencapai 97,5 juta hektare, sekarang baru 29 juta dan belum aman," jelasnya. I

Dia menambahkan, ruang konservasi masih bisa dilalui kapal, termasuk kapal penangkap ikan, yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem. Karena itu, PP No. 11 Tahun 2023 diterbitkan untuk mengatur penangkapan ikan secara terukur di enam zona wilayah perairan Indonesia.

Ia mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam budidaya laut berkelanjutan. "Budidaya laut dan pesisir harus jadi core Indonesia. Sepuluh sampai lima belas tahun ke depan kita harus kuat di sini. Potensi ekonomi biru sangat dahsyat, bisa jadi andalan kawasan ASEAN," ujarnya.

Data ekspor memperlihatkan potensi itu. Nilai ekspor rumput laut dan ganggang lainnya sempat melonjak pada 2022 hingga US$401 juta, sebelum turun menjadi US$192,8 juta pada 2024.

Sementara itu, ekspor udang hasil tangkap juga menunjukkan fluktuasi, dengan nilai ekspor melonjak tajam pada 2024 menjadi US$138,9 juta, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya.

Untuk komoditas ikan segar (HS 0302), ekspor nasional naik 29,81% dalam periode Oktober 2024-Oktober 2025 dengan nilai mencapai US$169,9 juta. China menjadi pasar terbesar dengan ekspor mencapai US$53,57 juta, diikuti Malaysia dan Singapura.

Dalam penutupnya, Trenggono menegaskan pentingnya modernisasi kapal tangkap dan tata kelola nelayan.

"Kalau akhir 2026 saya berhasil menyelesaikan 1.100 kampung nelayan, kalau satu kampung 2.000 orang, masing-masing satu keluarga tiga anak, dan produktivitas naik 10%, itu akan berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya. Menurutnya, kebijakan ini adalah bentuk nyata pembangunan ekonomi biru yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pesisir.

CNBC Indonesia Research

(emb/emb)