Ini 24 Prinsip Santiago yang Jadi Acuan SWF Dunia Seperti Danantara

Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai Sovereign Weatlh Fund (SWF) Indonesia semakin hangat diperbincangkan belakangan ini.

Pada dasarnya, Danantara adalah badan yang melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengelolaan BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang BUMN.

Sebelum Danantara ini diluncurkan, Indonesiai memiliki pengelola dana abadi (Sovereign Wealth Fund/SWF) yakni Indonesia Investment Authority (INA).

Danantara yang diluncurkan pada24 Februari 2025 mempunyai tiga fungsi, yaitu Sovereign Wealth Fund, seperti INA, Investment, Development Investment, dan Asset Management.

Danantara akan mengelola seluruh aset BUMN, termasuk tujuh BUMN besar di Indonesia yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Perusahaan Listrik Negara/PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Total aset BUMN yang dikelola adalah sekitar US$900 miliar atau lebih dari Rp14.000 triliun. Aset Dalam Pengelolaan (AUM) sebesar itu perlu adanya pengawasan yang ketat dari berbagai pihak, salah satunya Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ketua Dewan Komisioner (DK) OJK Mahendra Siregar mengatakan pihaknya memandang Danantara akan menjalankan peran strategis dalam mendukung peningkatan kinerja para badan usaha milik negara (BUMN) yang dikelola.

Selain itu, dia mengatakan BPI itu tentu juga bisa menetapkan suatu strategi dan pelaksanaannya yang lebih komprehensif, utamanya dalam meningkatkan investasi dari dana yang dikelolanya untuk diperkuat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut Mahendra, tujuan pembentukan Danantara itu baik dan pasti mendapat dukungan secara luas.

"Dan kami juga mendukung penuh hal itu," katanya saat Konferensi Pers Hasil Rapat DK Bulanan Februari 2025 secara virtual, Selasa (4/3/2025).

Mahendra mengatakan dalam UU nomor 4 tahun 2023, OJK juga dipertegas perannya sebagai pengawas para industri jasa kekuangan, yang dalam hal ini adalah bank-bank BUMN anggota Danantara. Sehingga, proses bisnisnya senantiasa mengedepankan good governance, prudential principles, dan praktik manajemen risiko terbaik.

"Dalam konteks itu lah, kami melakukan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan Kementerian BUMN dan tentu pihak BPI Danantara, sehingga kedua hal baik tadi dapat dicapai dengan dilaksanakan dengan sesuai dengan tujuan dan tentu kewenangan dan amanatnya yang kuat dari masing-masing," pungkas Mahendra.

'Santiago Principles' Jadi Acuan SWF Dunia

Dilansir dari International Forum of Sovereign Wealth Funds (IFSWF), Santiago Principles adalah seperangkat pedoman tata kelola, investasi, dan manajemen risiko yang berjumlah 24 (dikenal sebagai 24 Generally Accepted Principles and Practices) yang digunakan oleh Sovereign Wealth Funds (SWFs), yaitu dana investasi milik negara yang dikelola untuk tujuan ekonomi tertentu.

Prinsip-prinsip ini disusun pada 2008 oleh IFSWF, yang terdiri dari 26 anggota pendiri untuk mendorong tata kelola yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta praktik investasi yang bijaksana.

Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa SWF dikelola dengan transparansi, akuntabilitas, dan prinsip tata kelola yang baik, dengan tujuan untuk menjaga dan memaksimalkan nilai aset negara untuk jangka panjang.

Berikut ini 24 Santiago Principles.

Kini, IFSWF terdiri dari 38 anggota penuh atau full members dan tujuh associate members. Indonesia sudah menjadi full members dari IFSWF lewat Indonesia Investment Authority.

Gambar tabel full dan associate members

Harapan untuk Danantara

Analisis dari Credit Sights yang berjudul Indonesia SOE: Impact of Planned Investment Holdco mengharapkan agar konsolidasi yang baik dan tepat dapat membuat akses penyaluran yang lebih baik (karena adanya entitas yang tersentralisasi), terjadi peningkatan secara operasional dengan meningkatnya produktivitas, serta lebih baik dalam hal akses ke pasar global dan perluasan internasional dari koneksi dan kerja sama dengan investor asing.

Kendati demikian, Credit Sights juga mencermati potensi terjadi risiko yang mungkin akan muncul, seperti pengaruh politik dalam memanfaatkan dana yang ada, perlu dicermati soal proses integrasi dan pengaruh Danantara terhadap arah strategis BUMN yang memengaruhi kenyamanan investor dalam perusahaan, hingga potensi terjadinya conflict of interest dari stakeholders yang berbeda-beda yang dapat memperlambat waktu eksekusi.

Hal serupa juga disampaikan oleh Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) lewat press release nya soal BPI Danantara.

Prof. Didik J. Rachbini selaku Ekonom Senior INDEF mengungkapkan Danantara namun harus diiringi dengan reformasi struktural yang komprehensif. Saat ini, BUMN menguasai hampir separuh dunia usaha dengan aset raksasa seperti Bank BRI, Mandiri, Pertamina, dan Telekom. Sayangnya, rendahnya produktivitas BUMN akibat intervensi politik dan aset yang tidak produktif justru menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Targetnya memang ambisius yakni menaikkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6,5% dengan mendorong ekspor bernilai tambah serta industrialisasi. Namun, jika Danantara hanya menjadi perpanjangan tangan kepentingan politik tanpa transparansi dan tata kelola yang kuat, harapan ini bisa menjadi ilusi.

Keberhasilan Danantara akan ditentukan oleh sejauh mana lembaga ini mampu menarik investasi berkualitas, membangun daya saing industri, dan lepas dari jebakan kepentingan elite. Tanpa itu, Danantara berisiko menjadi sekadar proyek ambisius lain yang gagal menggerakkan ekonomi secara nyata.

Begitu pula dengan Esther Sri Asturi, Direktur Eksekutif INDEF yang menyoroti soal ketidakjelasan justifikasi penggabungan BUMN dengan karakteristik berbeda, yang berpotensi menciptakan ketidakefisienan dalam pengelolaan aset.

Kendati demikian, Danantara memiliki peluang besar dalam mengelola modal besar untuk mendorong investasi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan penerimaan negara.

Jika dikelola dengan standar transparansi dan profesionalisme yang tinggi, Danantara berpotensi mengikuti jejak Temasek (Singapura) dan Khazanah (Malaysia) sebagai super holding yang mampu mengoptimalkan aset negara. Namun, tanpa tata kelola yang kuat dan strategi yang jelas, Danantara justru bisa menjadi instrumen kepentingan politik yang melemahkan efektivitas BUMN.

Untuk memastikan keberhasilannya, Esther menegaskan perlu empat pilar utama, yaitu:

1. Pembentukan holding BUMN yang terstruktur secara jelas
2. Penerapan aturan investasi yang ketat
3. Transparansi dan akuntabilitas melalui good governance
4. Inovasi yang berorientasi pada daya saing global

CNBC INDONESIA RESEARCH

[email protected]

(rev/rev)