4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah merespons wacana pemangkasan gaji aparatur sipil negara (ASN) sebagai salah satu opsi efisiensi anggaran di tengah tekanan global. Langkah ini tengah dikaji sebagai upaya menjaga kesehatan APBN tanpa mengorbankan program prioritas.
Kenaikan harga BBM mendorong pemerintah untuk segera mencari tambahan ruang fiskal, alih-alih memangkas subsidi BBM dan listrik maupun program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan efisiensi anggaran Kementerian/Lembaga, termasuk opsi pemangkasan gaji pejabat negara.
Presiden Prabowo Subianto meminta jajarannya mengkaji langkah tersebut secara mendalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa kajian terkait pemangkasan gaji pejabat saat ini masih terus didetailkan
"Sedang kita detailkan kajiannya, karena apapun yang terjadi meskipun sesungguhnya dari sisi pasokan BBM kita tidak perlu khawatir karena stok aman," ujar Prasetyo, dikutip Rabu, (18/3/2026).
Ia menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya tidak perlu khawatir terhadap pasokan BBM karena stok dalam kondisi aman. Namun demikian, menurutnya langkah antisipatif tetap diperlukan untuk menjaga kesehatan fiskal.
Prasetyo menilai arahan Presiden tersebut merupakan hal yang wajar dilakukan dalam situasi seperti ini. Ia menambahkan bahwa penghematan anggaran sebaiknya dimulai dari internal pemerintah, baik kementerian maupun lembaga.
Ia juga mencontohkan sejumlah langkah efisiensi yang bisa dilakukan, seperti mengurangi konsumsi BBM melalui peralihan ke transportasi publik dan membatasi penggunaan kendaraan dinas. Upaya tersebut dinilai dapat membantu menekan beban anggaran negara.
Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak hanya dilakukan saat krisis. Menurutnya, dalam kondisi normal pun pemerintah tetap perlu menjaga disiplin pengeluaran.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menanggapi wacana pemangkasan gaji pejabat. Ia menyiratkan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi masalah, bahkan menilai besaran gaji pejabat saat ini sudah cukup besar sehingga masih memungkinkan untuk dikurangi.
(fsd/fsd)
Add
as a preferred
source on Google
