Khawatir Zionis Kembangkan Senjata Pemusnah Massal, Qatar Minta IAEA Awasi Semua Fasilitas Nuklir Israel

DOHA - Kementerian Luar Negeri Qatar mengungkapkan dalam sebuah pernyataan bahwa Doha telah mengajukan banding kepada Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) untuk menjadikan semua fasilitas nuklir Israel tunduk pada inspeksi dan regulasi badan nuklir global tersebut.

Dalam sebuah sesi badan atom PBB pada hari Sabtu, Duta Besar Qatar dan Perwakilan Tetap untuk Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional di Wina, Jassim Yacoub al-Hammadi, juga mendesak rezim Tel Aviv untuk menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

“Hammadi menggarisbawahi perlunya komunitas internasional dan lembaga-lembaganya untuk menegakkan komitmen mereka berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB, IAEA, dan Konferensi Peninjauan NPT 1995, yang menyerukan Israel untuk menyerahkan semua fasilitas nuklirnya pada perlindungan IAEA,” demikian bunyi pernyataan Qatar, dilansir Press TV.

Duta Besar Qatar juga mengimbau “upaya internasional yang lebih intensif” untuk membawa Israel ke dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT) sebagai entitas non-nuklir,” catat kementerian luar negeri Qatar.

Baca Juga: NATO Terancam Bubar, Eropa Bangun Koalisi Baru

Ditambahkannya bahwa semua negara Timur Tengah, kecuali rezim Israel, merupakan pihak dalam NPT dan memiliki perjanjian perlindungan yang efektif dengan IAEA.

Israel diperkirakan memiliki 200 hingga 400 hulu ledak nuklir di gudang persenjataannya, menjadikannya satu-satunya pemilik senjata nonkonvensional di Asia Barat.

Israel menolak mengizinkan inspeksi fasilitas nuklirnya oleh IAEA atau menandatangani NPT.

Menteri luar negeri Iran mengatakan masyarakat internasional harus mendorong rezim Israel untuk bergabung dengan NPT dan menempatkan semua fasilitas nuklirnya di bawah Pengamanan IAEA.

Di bagian lain sambutannya, Hammadi mencatat bahwa Israel melanjutkan kebijakan agresifnya, termasuk seruan ekstremis untuk pemindahan paksa warga Palestina, peningkatan serangan militer terhadap kota-kota dan kamp pengungsi di Tepi Barat, blokade bantuan kemanusiaan ke Gaza, dan mempertahankan pembatasan operasi Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA).