1 day ago
8
Jakarta, CNBC Indonesia - Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro oleh otoritas Amerika Serikat (AS) di era kepemimpinan Presiden Donald Trump membuka kembali tabir krisis utang raksasa negara Amerika Latin tersebut.
Venezuela kini menghadapi tumpukan utang luar negeri bermasalah senilai hingga US$170 miliar atau sekitar Rp2.669 triliun, salah satu gagal bayar negara berdaulat terbesar di dunia yang belum terselesaikan.
Venezuela resmi gagal bayar pada akhir 2017 setelah tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran obligasi internasional yang diterbitkan pemerintah maupun perusahaan minyak negara, Petroleos de Venezuela (PDVSA).
Sejak itu, bunga yang terus menumpuk, gugatan hukum, serta klaim arbitrase internasional membuat total kewajiban membengkak jauh dari nilai awal.
Analis memperkirakan sekitar US$60 miliar (Rp942 triliun) di antaranya merupakan obligasi yang telah gagal bayar. Jika ditambah kewajiban PDVSA, pinjaman bilateral, dan putusan arbitrase, total utang eksternal Venezuela mencapai US$150-170 miliar (Rp2.355-2.669 triliun).
Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Venezuela pada 2025 hanya sekitar US$82,8 miliar atau Rp1.300 triliun, sehingga rasio utang terhadap PDB melonjak ke kisaran 180%-200%.
"Dengan tingkat utang setinggi ini, pemulihan ekonomi Venezuela hampir mustahil tanpa restrukturisasi utang besar-besaran," tulis analis Citigroup dalam catatan risetnya, seraya menegaskan pemangkasan pokok utang minimal 50% diperlukan agar utang kembali berkelanjutan, seperti dikutip CNBC International, Senin (5/1/2026).
Salah satu aset utama yang kini menjadi sasaran kreditur adalah Citgo Petroleum, perusahaan penyulingan minyak berbasis di AS yang saham mayoritasnya dijaminkan dalam obligasi PDVSA jatuh tempo 2020. Pengadilan Delaware mencatat klaim kreditur mencapai sekitar US$19 miliar (Rp298 triliun), jauh di atas estimasi nilai aset Citgo itu sendiri.
Kreditur Venezuela tidak hanya berasal dari pemegang obligasi internasional dan dana khusus utang bermasalah (vulture funds), tetapi juga perusahaan energi seperti ConocoPhillips dan perusahaan tambang Crystallex, yang memenangkan ganti rugi miliaran dolar melalui arbitrase internasional setelah aset mereka disita Caracas.
Di sisi lain, Venezuela juga memiliki kreditur bilateral besar, terutama China dan Rusia, yang selama bertahun-tahun menyalurkan pinjaman ke era Hugo Chavez hingga Maduro. Namun, data resmi sulit diverifikasi karena Caracas hampir dua dekade tidak merilis statistik utang komprehensif.
Sanksi AS menjadi hambatan utama restrukturisasi. Sejak 2017, Venezuela dilarang menerbitkan maupun merestrukturisasi utang tanpa izin Departemen Keuangan AS. Ketidakpastian meningkat setelah Trump menyatakan AS akan "mengelola" Venezuela pasca-penangkapan Maduro.
Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan Washington akan memastikan stabilitas energi dan politik kawasan. "Amerika Serikat tidak akan membiarkan kekacauan ekonomi dan energi Venezuela terus mengancam kawasan," ujarnya dalam wawancara televisi akhir pekan lalu.
Meski krisis membayangi, obligasi Venezuela justru melonjak pada 2025 dengan imbal hasil sekitar 95% secara indeks. Saat ini, obligasi diperdagangkan di kisaran 27-32 sen per dolar, mencerminkan spekulasi investor atas perubahan politik.
Aberdeen Investments menilai pemulihan utang bisa berada di kisaran 25-30 sen per dolar, tergantung pelonggaran sanksi dan struktur kesepakatan. Namun, prospek tersebut tetap rapuh di tengah ekonomi Venezuela yang terpuruk akibat anjloknya produksi minyak, inflasi tinggi, dan blokade tanker minyak oleh AS.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
