loading...
Miliarder terenal Dubai, Khalaf Al Habtoor, mempertanyakan hak Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro. Foto/Khaleej Times
DUBAI - Seorang miliarder Dubai mengatakan dia terkejut oleh serangan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela dan penangkapan presidennya, Nicolas Maduro, pada Sabtu pekan lalu. Dia pun bertanya "Siapa yang memberikan izin Amerika?" dan "Apa hak Amerika untuk menyerang negara berdaulat".
Khalaf Al Habtoor, miliarder yang juga ketua konglomerat Al Habtoor Group yang berbasis di Dubai, heran dengan logika Presiden AS Donald Trump yang memerintahkan penangkapan Maduro dan kemudian mengambil alih negara Venezuela.
Baca Juga: Mengapa Militer Venezuela Diam Saja saat Militer AS Mengacak-acak dan Menculik Maduro?
"Apa yang terjadi di dunia kita saat ini? Dengan logika apa kita bisa mendengar pernyataan dari Trump yang dengan mudah mengumumkan bahwa 'Kami telah menangkap Presiden Venezuela Nicolás Maduro dan kami akan memerintah Venezuela sampai pemerintahan transisi dibentuk'. Bagaimana mungkin sebuah negara dengan 30 juta penduduk dikuasai oleh sebuah keputusan dan nasib seluruh rakyat ditentukan dengan begitu mudahnya?" kata miliarder tersebut, sebagaimana dikutip dari Khaleej Times, Senin (5/1/2026).
Pada hari Sabtu, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengelola Venezuela setelah penangkapan Maduro dan akan mengambil kembali minyak Venezuela, dengan alasan bahwa minyak tersebut harus digunakan untuk mengganti pengeluaran Washington di masa lalu.
“Saya terkejut! Saya tidak mengerti bagaimana pernyataan ini dapat diucapkan secara terbuka, seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Apakah kedaulatan negara telah menjadi hal yang sepele? Apakah sudah dapat diterima jika satu pihak memutuskan siapa yang memerintah, kapan, bagaimana, dan dalam kondisi apa?”, kata Khalaf Al Habtoor di platform media sosial.
“Ini bukan perselisihan politik, atau perselisihan diplomatik. Ini adalah pertanyaan etika dan kemanusiaan sebelum menjadi pertanyaan politik: Siapa yang memberikan hak ini, dan siapa yang membiarkan sebuah negara dijadikan sandera? Bagaimana sikap komunitas internasional dan PBB mengenai apa yang telah terjadi?” paparnya.
