Momen Ramadan, Pengembang Properti Permudah Masyarakat Beli Rumah Ketimbang Ngontrak

Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka bulan suci Ramadan, Developer Duta Putraland menggelar acara buka puasa bersama dan santunan anak yatim di Grand Duta City South of Jakarta, Parung, Kabupaten Bogor, menjelang akhir Ramadan 2025.

Kegiatan ini juga merupakan bagian dari rangkaian peluncuran program "Daripada Ngontrak Mending Beli Rumah" yang ditujukan untuk memudahkan masyarakat memiliki hunian sendiri tanpa uang muka. Dengan cicilan mulai dari Rp3 jutaan, pembeli berkesempatan mendapatkan hadiah menarik seperti iPhone 15 dan berbagai perangkat elektronik lainnya.

Owner Mega Mandiri Property sekaligus Master Agen Developer Duta Putraland, Meliana Goenawan, mengungkapkan bahwa kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi kebahagiaan, tetapi juga mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan yang penuh berkah.

"Acara ini tidak hanya menjadi momen untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama, tetapi juga menjadi wadah untuk mempererat tali silaturahmi di bulan Ramadan yang penuh berkah," ujar Meliana.

Grand Duta City South of Jakarta merupakan kawasan hunian asri seluas 200 hektare yang dirancang khusus untuk kaum milenial. Perumahan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang bernuansa The Beach, Central Park, area food & beverage, serta taman bermain anak.

CEO Mega Mandiri Property, Ricardo Jonathan, menambahkan bahwa konsep perumahan ini mengutamakan penghijauan dengan adanya Central Park, jogging track, dan children playground untuk memberikan kenyamanan bagi para penghuninya.

"Bangunan rumah dirancang dengan high ceiling untuk memastikan sirkulasi udara yang sehat. Selain itu, kualitas bangunan menggunakan material terbaik dan dilengkapi dengan smart door lock system guna meningkatkan kenyamanan dan keamanan penghuni," jelas Ricardo.

Sebelumnya, Kementerian Perumahaan dan Kawasan Permukiman (PKP) menggandeng Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyiapkan 30 ribu unit rumah subsidi khusus. Rumah subsidi khusus ini untuk perawat, bidang dan tenaga kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Rincian rumah subsidi khusus itu antara lain sebanyak 15 ribu unit rumah subsidi dialokasikan untuk perawat, 10 ribu unit untuk bidan, dan 5 ribu untuk tenaga kesehatan. Penyaluran kredit kepemilikan rumah (KPR) subsidi didukung oleh Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN).

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengingatkan agar program dukungan penyediaan perumahan ini harus melibatkan pengembang (developer) yang bertanggung jawab dan berkualitas.

"Di Indonesia ada banyak pengembang yang bagus, tapi ada juga pengembang yang tidak bagus. Jangan pilih pengembang yang tidak bertanggung jawab dan tidak berkualitas karena itu akan membuat kepedihan dan kepahitan nanti bagi bidan, perawat, dan tenaga kesehatan,” ujar Maruar atau akrab disapa Ara, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis, seperti dikutip dari Antara, Jumat (28/3/2025).

Kementerian PKP bersama Kemenkes dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Kamis. Penandatanganan kerja sama juga dilakukan antara BP Tapera, BTN, dan organisasi profesi kesehatan.

Melalui kolaborasi ini, alokasi rumah subsidi untuk tenaga kesehatan diharapkan lebih tepat sasaran, karena didukung oleh data administrasi tenaga kesehatan dari Kemenkes yang dipadupadankan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan, pihaknya telah menerima total 1,362 juta data tenaga kesehatan yang terdiri dari 781.664 tenaga perawat, 542.805 data bidan, dan 38.056 tenaga kesehatan masyarakat lainnya dari Kemenkes.

Data tersebut kemudian direkonsiliasikan dengan DTSEN, dengan hasilnya disampaikan kembali kepada Kemenkes yang akan digunakan oleh kementerian untuk dijadikan dasar bagi intervensi kebijakan untuk bantuan perumahan terhadap tenaga kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan, pihaknya telah mengerucutkan data tenaga kesehatan tersebut menjadi 30 ribu orang yang memenuhi persyaratan atau masuk sebagai kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah dengan penghasilan Rp7 juta untuk individu yang belum menikah dan Rp8 juta bagi yang sudah menikah.

“Kami (Kemenkes) berterima kasih. Kenapa? Karena 30 ribu ini kalau dikalikan 80 meter persegi, ini mesti disiapkan 2,4 juta meter persegi tanah oleh pemerintah melalui Pak Presiden dan Pak Ara. Kalau dikalikan Rp160 juta (perkiraan harga satu unit rumah subsidi), itu ada Rp4,8 triliun disediakan (total nilai pembiayaan),” ujar Budi.

Adapun 30 ribu unit rumah subsidi untuk tenaga kesehatan ini diharapkan dapat disalurkan seluruhnya pada 2025. Kementerian PKP memberikan target agar BP Tapera dan BTN menyiapkan 300 unit sebagai langkah awal untuk serah terima kunci yang dilakukan pada 28 April 2025.

Penyediaan perumahan bagi tenaga kesehatan ditargetkan dapat tersebar di delapan titik, antara lain Aceh, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Utara, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.