5 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Usulan menarik muncul dari fenomena penduduk di kawasan aglomerasi. Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengusulkan agar warga ber-KTP Jakarta yang sudah membeli rumah dan menetap di kawasan penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Karawang, dapat dinaturalisasi menjadi penduduk Jawa Barat.
Usulan tersebut mencuat seiring dominasi Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penerima Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) terbanyak di Indonesia. Berdasarkan data BP Tapera per 3 November 2025, dari total 213.630 unit rumah subsidi yang telah tersalurkan, Jawa Barat menyumbang 22,59% atau sebanyak 48.252 unit. Angka ini jauh melampaui Jawa Tengah dengan 18.707 unit (8,76%) dan Sulawesi Selatan dengan 17.370 unit (8,13%).
Tingginya penyerapan program FLPP di Jawa Barat dipengaruhi oleh kombinasi antara jumlah penduduk yang besar, kebutuhan rumah yang tinggi, serta posisi strategis provinsi tersebut sebagai daerah penyangga utama Jakarta.
"Karena populasinya tertinggi 50 jutaan lebih, dan angka backlognya juga cukup tinggi. Kemudian juga tadi Jawa Barat itu menjadi daerah sebagian dari wilayah aglomerasi-aglomerasi penyangganya Ibu Kota, makanya disini rasio tertingginya di Bekasi pertama, kemudian Bogor, Tangerang, Karawang. Ini kan daerah-daerah penyangga Ibu Kota," kata Heru Pudyo Nugroho.
Foto: Penumpang di Stasiun Bekasi/CNBC Indonesia/Tahir Saleh
Penumpang di Stasiun Bekasi/CNBC Indonesia/Tahir Saleh
Namun, Heru mengungkapkan sebagian besar pembeli rumah subsidi di kawasan penyangga Jakarta justru bukan penduduk asli daerah tersebut.
"Dan ini juga kalau lihat komposisinya, mungkin bagian terbesarnya di Bekasi, Bogor, Tangerang, Karawang, itu bukan originally penduduk disana, tapi dari KTP Jakarta yang mengambil rumah di situ, profesinya tetap ada di Jakarta," ujarnya.
Karena itu, perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah daerah agar warga ber-KTP Jakarta yang sudah lama menetap di wilayah penyangga dapat diakui sebagai penduduk setempat. Langkah ini dinilai juga bisa berdampak positif terhadap penerimaan pajak daerah.
"Makanya didorong lah, kalau yang sudah mengambil di empat kabupaten ini, kemarin juga dengan Bupati Bogor, dengan Bupati Karawang, ya kalau bisa ada proses naturalisasi lah, menjadi penduduk tempat-tempat, nanti ke depan pajak-pajak daerahnya bisa ikut meningkat," sebut Heru.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Tak Terduga! Warga Jakarta Ramai "Kabur" ke Sini saat Kisruh Demo
