Negara Kaya Minyak Tiba-Tiba Umumkan Keadaan Darurat, Ada Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Situasi politik dan keamanan di Negara Bagian Rivers memanas setelah Presiden Nigeria, Bola Tinubu, mengumumkan keadaan darurat di wilayah penghasil minyak tersebut pada Selasa (18/3/2025). Keputusan ini diikuti dengan penangguhan gubernur, wakil gubernur, serta seluruh anggota parlemen negara bagian.

Dalam siaran televisi nasional, Tinubu menyatakan bahwa dalam dua hari terakhir, ia menerima laporan keamanan terkait serangkaian insiden yang mengkhawatirkan, termasuk aksi perusakan pipa minyak yang dilakukan oleh kelompok militan. Menurutnya, gubernur setempat tidak mengambil langkah tegas untuk mengendalikan situasi tersebut.

"Dengan berbagai kejadian ini dan banyak lagi, tidak ada presiden yang baik dan bertanggung jawab yang akan diam dan membiarkan situasi genting ini terus berlanjut tanpa mengambil langkah-langkah perbaikan yang telah ditetapkan dalam konstitusi," ujar Tinubu dalam pidatonya, dilansir Reuters.

Keputusan ini diumumkan di tengah penyelidikan polisi atas ledakan yang terjadi di Rivers, yang menyebabkan kebakaran pada pipa minyak Trans Niger Pipeline. Pipa ini merupakan jalur utama yang mengangkut minyak mentah dari ladang minyak di daratan ke terminal ekspor Bonny.

Sejauh ini, belum ada konfirmasi mengenai penyebab pasti ledakan tersebut, namun serangan terhadap infrastruktur minyak di wilayah Niger Delta bukanlah hal baru. Kelompok militan telah lama melakukan sabotase terhadap pipa-pipa minyak, yang berdampak pada penurunan produksi dan ekspor minyak Nigeria.

Selain masalah keamanan, Rivers juga tengah mengalami krisis politik yang makin panas. Faksi-faksi dalam Partai Demokratik Rakyat (PDP), partai oposisi utama di Nigeria, terlibat dalam konflik internal.

Parlemen negara bagian bahkan mengancam akan memakzulkan gubernur dan wakil gubernur, menambah ketidakstabilan politik di wilayah tersebut.

Dengan pemberlakuan keadaan darurat, pemerintah federal kini memiliki kewenangan penuh untuk mengeluarkan regulasi guna mengelola pemerintahan di Rivers. Keputusan ini juga memungkinkan otoritas untuk mengerahkan pasukan keamanan dengan lebih mudah jika diperlukan guna memulihkan ketertiban.

Sebagai langkah awal, Tinubu telah menunjuk seorang pejabat sementara, yakni mantan laksamana madya yang telah pensiun, untuk menjalankan pemerintahan Negara Bagian Rivers selama enam bulan pertama. Pengangkatan ini diharapkan dapat membawa stabilitas di wilayah tersebut.

Lebih lanjut, Tinubu mengungkapkan bahwa ia telah mengirimkan salinan proklamasi keadaan darurat ini ke Majelis Nasional Nigeria. Lembaga legislatif tersebut memiliki kewenangan untuk menyetujui atau menolak keputusan presiden.

"Untuk menghindari kesalahpahaman, deklarasi ini tidak berdampak pada lembaga yudikatif di Negara Bagian Rivers, yang akan tetap berfungsi sesuai dengan mandat konstitusional mereka," tegas Tinubu dalam pernyataannya.

Keputusan ini memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Para analis politik menilai langkah Tinubu sebagai tindakan drastis namun diperlukan untuk mencegah eskalasi lebih lanjut di Rivers.

Sementara itu, kelompok oposisi dan aktivis hak asasi manusia menyoroti kemungkinan implikasi politik dari keputusan ini, terutama terkait independensi pemerintahan daerah dalam sistem federal Nigeria.

(luc/luc)

Next Article Protes Krisis Biaya Hidup, 29 Anak-Anak Terancam Hukuman Mati