OJK Kukuhkan Delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan sepakat untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan inklusi keuangan di masyarakat.

Untuk usaha itu, OJK bersama Pemprov Kalimantan Selatan mengukuhkan secara serentak delapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang diyakini bisa menjadi motor penggerak upaya percepatan inklusi keuangan masyarakat.

Hadir dalam pengukuhan delapan TPAKD Kalsel itu Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dan Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin.

Friderica menyampaikan bahwa peran TPAKD sebagai motor penggerak percepatan akses keuangan di daerah sangat penting untuk mendukung masyarakat, memperkuat pondasi ekonomi daerah dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan OJK adalah kunci untuk memperkuat stabilitas keuangan, mendukung UMKM, dan meningkatkan literasi serta inklusi keuangan di seluruh daerah," kata Friderica, Jumat, (7/3/2025).

Lebih lanjut, Friderica berharap TPAKD tidak hanya mampu memajukan perekonomian, namun juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

TPAKD merupakan forum koordinasi antarinstansi dan pemangku kepentingan di daerah yang bertujuan untuk meningkatkan perluasan akses keuangan masyarakat yang bisa mendorong perekonomian masyarakat antara lain melalui pemberdayaan UMKM, pengembangan ekonomi daerah, dan penguatan sektor ekonomi prioritas.

Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin memberikan pesan kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota untuk bersinergi dengan regulator keuangan, pelaku usaha jasa keuangan serta instansi terkait lainnya untuk dapat bekerja bersama dalam mempercepat akses keuangan inklusif dan pertumbuhan ekonomi yang merata di Kalimantan Selatan.

"Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan tim percepatan akses keuangan di daerah. Mari kita keluarkan komitmen untuk saling bersinergi bekerja sama dan berkolaborasi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi di daerah yang inklusif dan berkelanjutan," kata Muhidin.

Pengukuhan serentak tersebut didahului oleh Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPAKD se-Kalimantan Selatan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja seluruh TPAKD pada tahun 2024, refreshment arah strategis TPAKD, dan pemantapan program kerja TPAKD tahun 2025.

Sebagai wujud implementasi percepatan akses keuangan, pengukuhan serentak diikuti juga dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Laku Pandai dan pembukaan rekening santri implementasi program Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah (EPIKS) Ponpes Manbaul Ulum.

Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 1 TPAKD provinsi, 13 TPAKD kabupaten/kota yang telah aktif melaksanakan program kerja pada 2024. Beberapa program unggulan TPAKD di Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah adalah program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (KPMR), Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Ekosistem Keuangan Inklusif, penyaluran Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan kegiatan edukasi keuangan.

Pengukuhan serentak delapan TPAKD di Provinsi Kalimantan Selatan ini diharapkan menjadi momentum meningkatkan kolaborasi pemerintah daerah, pelaku industri keuangan. Dengan demikian akses masyarakat ke sektor jasa keuangan akan semakin terbuka dan memperluas kapasitas lembaga jasa keuangan di Provinsi Kalimantan Selatan untuk memasarkan produk/layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan UMKM. Hal ini diharapkan dapat mendukung kegiatan ekonomi dan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan.

(dpu/dpu)

Next Article Video: OJK Ingatkan Resiliensi di Tengah Menjamurnya Bank Digital