Optimalisasi Ziswaf dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan di Indonesia

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan bahwa Indonesia harus dapat swasembada pangan bahkan menjadi lumbung pangan dunia di tahun 2028. Kondisi ini menunjukkan komitmen tinggi pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Kedaulatan pangan merupakan aspek fundamental dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat suatu negara. Di Indonesia, tantangan kedaulatan pangan semakin kompleks akibat pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, degradasi lahan, serta distribusi pangan yang tidak merata.

Terdapat beberapa alasan mengapa kepala negara menempatkan kedaulatan pangan sebagai prioritas utama dalam pemerintahannya. Alasan pertama ialah untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor pangan. Selain itu, kedaulatan pangan yang kuat dapat mengurangi risiko inflasi pangan dan mencegah kerusuhan sosial akibat kelangkaan atau kenaikan harga pangan.

Alasan berikutnya ialah dengan program kedaulatan pangan, petani lokal dapat lebih sejahtera melalui peningkatan produksi dan akses pasar yang lebih baik. Selanjutnya kedaulatan pangan yang baik akan berdampak pada peningkatan gizi dan kesehatan masyarakat, yang mendukung produktivitas nasional.

Namun untuk mewujudkan kedaulatan pangan ini pemerintah tidak dapat menyelesaikannya sendiri dan membutuhkan dukungan dari sub sistem lain. Salah satu subsistem yang dapat mendukung ialah dengan pemanfaatan instrumen sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (Ziswaf).

Instrumen sosial Islam telah terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan memperkuat ekonomi umat. Dalam konteks kedaulatan pangan, optimalisasi instrumen ini dapat memberikan solusi berkelanjutan untuk meningkatkan akses pangan, meningkatkan produksi pertanian, serta memberdayakan petani kecil dan masyarakat rentan. Artikel ini akan membahas bagaimana optimalisasi Ziswaf dapat berkontribusi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Peran zakat
Zakat adalah salah satu pilar Islam yang berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks kedaulatan pangan, zakat dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan. Apabila kita merujuk pada data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat yang dilakukan oleh Baznas mencapai 33 triliun rupiah di tahun 2023 dan 26 triliun rupiah sampai dengan pertengahan tahun 2024.

Program pertama ialah yang bersifat karitatif melalui subsidi pangan bagi masyarakat miskin. Sebagian dana zakat dapat dialokasikan untuk menyediakan bahan pangan bagi kelompok rentan.

Program kedua ialah melalui zakat produktif, di mana dana zakat dapat digunakan untuk memberikan modal kepada petani gurem- petani yang memiliki lahan di bawah setengah hektare- agar mereka dapat meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Salah satu kendala yang dimiliki para petani gurem ialah keterbatasan modal untuk menggarap sawah yang dimiliki. Melalui bantuan dana bergulir zakat produktif ini akan mampu menolong para petani gurem. Selain itu, zakat dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pelatihan, teknologi, serta akses pasar bagi petani gurem.

Instrumen lainnya yang dapat dimanfaatkan selain zakat ialah infak dan sedekah. Kedua instrumen ini adalah bentuk kedermawanan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan bagi masyarakat yang terkena bencana, kemiskinan ekstrem, atau kondisi darurat lainnya. Program bantuan pangan gratis, dapur umum, dan distribusi sembako dapat dibiayai melalui dana infak dan sedekah.

Instrumen ketiga ialah melalui optimalisasi wakaf produktif. Wakaf, khususnya wakaf produktif, memiliki potensi besar dalam mendukung kedaulatan pangan di Indonesia. Beberapa penerapan wakaf dalam sektor pangan antara lain dapat digunakan untuk wakaf lahan pertanian, tanah wakaf dapat dimanfaatkan sebagai lahan produktif untuk pertanian berkelanjutan.

Selain itu, dana wakaf dapat digunakan untuk membangun irigasi, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan hasil pertanian. Model wakaf uang dapat digunakan untuk mendukung usaha pertanian dan distribusi pangan.

Saat ini banyak aset wakaf berupa lahan atau bangunan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan perencanaan yang tepat, aset ini dapat digunakan untuk program kedaulatan pangan, misalnya dengan mengonversi lahan wakaf kosong menjadi lahan pertanian produktif yang dikelola oleh komunitas petani.

Atau memanfaatkan bangunan wakaf yang tidak terpakai sebagai pusat distribusi pangan atau pusat pelatihan pertanian. Selain itu, kita dapat mengubah aset wakaf menjadi ekosistem pertanian terpadu, seperti pondok pesantren berbasis pertanian atau koperasi pangan berbasis wakaf.

Agar instrumen sosial Islam lebih efektif, perlu dilakukan digitalisasi pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dengan platform digital, distribusi dana dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel sehingga dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat.

Sinergi antara lembaga zakat, wakaf, serta sektor swasta dan pemerintah sangat penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan dana Ziswaf. Misalnya, dana zakat dan wakaf dapat digunakan untuk mendukung program kedaulatan pangan pemerintah seperti bantuan pangan non-tunai dan subsidi pertanian.

Masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai pentingnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung kedaulatan pangan. Kampanye dan sosialisasi yang masif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan dana Ziswaf untuk kedaulatan pangan.

Optimalisasi Ziswaf merupakan solusi strategis dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Dengan pengelolaan yang transparan, digitalisasi, serta sinergi dengan berbagai pihak, zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat menjadi motor penggerak bagi kesejahteraan masyarakat dan kedaulatan pangan nasional.

(miq/miq)