4 hours ago
3
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membeberkan sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) nasional yang bertumbuh signifikan hingga awal tahun 2026. Hingga Februari 2026, sebaran SPKLU dalam negeri mencapai 4.892 unit di 3.000 titik.
Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE Kementerian ESDM Trois Dilisusendi menjelaskan bahwa tidak hanya SPKLU, fasilitas pendukung pengisian kendaraan listrik lainnya juga terus ditambah untuk memberikan kepastian bagi masyarakat yang ingin beralih menggunakan kendaraan berbasis baterai.
"Hingga Februari 2026, SPKLU ini sudah dibangun sebanyak 4.892 unit di sekitar 3.000 lokasi. SPBKLU ini dibangun sekitar 1.936 di 1.936 lokasi," ungkapnya dalam diskusi INDEF 'Energi Tahan, Fiskal Aman', Rabu (23/4/2026).
Sebaran fasilitas pengisian baterai kendaraan listrik tersebut dinilai mencukupi untuk perjalanan jarak jauh bagi pengguna mobil listrik, khususnya di jalur utama Pulau Jawa menuju Bali. Hal itu juga menjadi tindak lanjut dari program transisi energi di sektor transportasi untuk menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Saya kira saat kita bicara Jakarta ke Bali, saya kira sudah aman gitu bisa bawa mobil gitu ya karena sudah tersedia SPKLU-nya dan juga ini terus meningkat gitu ya," lanjutnya.
Meskipun fasilitas terus bertambah, pengguna kendaraan listrik di Indonesia dinilai masih perlu ditingkatkan. Pihaknya mencatat, total penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri saat ini menyentuh angka sekitar 358.000 unit, yang masih didominasi oleh kendaraan roda dua sebanyak 236.000 unit.
"Memang masih belum masif gitu ya kita terus dorong. Jadi memang kita melihat bahwa ini tumbuh gitu ya dan memang yang terbesar salah satunya dari sektor roda dua. Tapi kalau dibandingkan dengan angka 140 juta roda dua ini belum apa-apa," bebernya.
Di sisi lain, Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF menyebutkan bahwa masih terdapat selisih antara realisasi adopsi kendaraan listrik dengan target yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut dipicu oleh porsi kendaraan basis BBM yang masih mendominasi jalanan serta harga unit mobil listrik yang belum sepenuhnya terjangkau.
"Target daripada adopsi mobil listrik ini kita masih ada gap sekitar 840.000 unit dari target yang diinginkan oleh pemerintah. Itu artinya ada 136.000 unit setiap tahun yang memang sebetulnya harapannya bisa dimiliki oleh masyarakat," ungkap Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho, dalam kesempatan yang sama.
Dengan begitu, dia menilai perlu adanya sinergi penyediaan infrastruktur dan kebijakan fiskal yang dapat mempercepat perpindahan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke listrik.
(pgr/pgr)
Add
as a preferred
source on Google
