Pakta Pertahanan Mekkah Jadi Sinyal Titik Balik Geopolitik Timur Tengah, Ini 5 Alasannya

MEKKAH - Pakta pertahanan ala NATO yang ditandatangani oleh Arab Saudi, Turki, dan Pakistan memberikan dampak layaknya batu yang dilemparkan ke dalam kolam politik Timur Tengah yang situasinya sudah penuh gejolak.

Dan dampak dari kesepakatan ini terus meluas seiring para analis menelaah implikasi mendalamnya.

Perjanjian Pertahanan Bersama Mekkah, yang ditandatangani Jumat lalu di Mekkah, dipandang sebagai titik balik dalam geopolitik kawasan tersebut.

Kesepakatan ini bertujuan memperkuat pencegahan kolektif terhadap segala bentuk agresi dan menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari ketiga negara tersebut akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya, persis seperti Pasal 5 dalam perjanjian NATO.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, kemudian mengonfirmasi bahwa secara teknis perjanjian ini sama dengan perjanjian NATO.

Namun, belum jelas bagaimana komitmen ini akan diwujudkan dalam praktik di kawasan yang situasinya mudah berubah-ubah ini.

Dalam 12 bulan terakhir, sempat muncul kesan bahwa Israel mungkin akan muncul sebagai kekuatan hegemonik baru di Timur Tengah.

Bertahannya pengaruh Iran secara tak terduga juga membuat kemungkinan dominasi negara tersebut di masa depan tetap terbuka.

Kini, sebuah kelompok baru hadir menantang kedua gagasan tersebut.

Wakil Menteri Diplomasi Publik Arab Saudi, Rayed Krimly, mengatakan dalam sebuah unggahan di media sosial bahwa kesepakatan tersebut "tidak dimaksudkan untuk membentuk poros militer ataupun blok sektarian".

"Kesepakatan ini juga tidak terkait dengan ambisi nuklir atau perlombaan senjata apa pun, melainkan berfokus pada pembangunan kapabilitas yang berkelanjutan," ujarnya di platform X, dilansir ABC.

Namun, keputusan untuk menandatangani kesepakatan tersebut di kota paling suci umat Islam, Mekkah, mengirimkan pesan yang jelas: tiga negara Muslim Sunni terbesar—yang juga paling kuat secara ekonomi dan strategis—bersatu dan berjanji untuk saling membantu jika diserang.

Arab Saudi adalah raksasa energi di kawasan Teluk, pembeli peralatan militer AS terbesar di dunia, serta negara dengan lokasi paling strategis di kawasan tersebut.

Turki bukan hanya anggota NATO, tetapi juga negara dengan kekuatan militer terbesar dalam aliansi tersebut setelah AS.

Turki juga telah berkembang pesat menjadi salah satu produsen pertahanan terbesar di dunia, memiliki hubungan dengan Rusia, serta memiliki kepentingan terkait masa depan Suriah dan Lebanon.

Lalu ada Pakistan: kekuatan bersenjata nuklir yang secara geografis tidak berada tepat di kawasan tersebut, namun sepanjang tahun lalu semakin aktif mencari peran sebagai penengah antara Iran dan Amerika Serikat.

Pakistan merupakan produsen senjata yang memiliki hubungan erat dengan China, sekaligus pembeli terbesar produk ekspor militer Turki, menurut Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Sudah ada hubungan yang terjalin di antara ketiga penandatangan tersebut: Riyadh menandatangani kontrak pertahanan terbesar Turki pada tahun 2023 untuk pembelian pesawat nirawak (drone). Pakistan juga telah memasok jet tempur dan berbagai sistem persenjataan buatan Tiongkok kepada Arab Saudi.

Pakta ini setidaknya dipercepat oleh konflik antara AS dan Iran, namun hubungan rumit yang dimiliki ketiga negara tersebut di kawasan ini berarti kesepakatan ini memiliki implikasi yang lebih luas.

Terdapat konsensus luas bahwa apa yang disebut sebagai Kesepakatan Pertahanan Bersama Mekkah (Mecca Joint Defence Agreement) mencerminkan perubahan mendalam dalam keseimbangan geostrategis di Timur Tengah pasca-perang yang membawa bencana antara AS-Israel melawan Iran.

Kawasan ini tentu tidak bisa lagi sekadar dipandang sebagai arena persaingan bagi negara-negara adidaya.

Pakta Mekkah merupakan respons terkini terhadap niat Amerika Serikat untuk mengurangi kehadiran Washington di kawasan tersebut, sekaligus respons terhadap perilaku tak menentu dari penghuni Gedung Putih saat ini. Rusia tentu ingin memiliki pengaruh lebih besar di kawasan ini, namun Presiden Vladimir Putin saat ini sedang menghadapi perangnya sendiri.