Panasonic PHK 10.000 Karyawan, Nasib 8.000 Karyawan di RI Gimana?

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa elektronik asal Jepang, Panasonic, mengumumkan rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10.000 karyawan secara global.

Pemangkasan ini akan mencakup sekitar 4% dari total tenaga kerjanya yang mencapai hampir 230.000 orang di seluruh dunia.

Panasonic di Indonesia belum merilis secara resmi apakah kebijakan tersebut bakal terdampak terhadap pabriknya di Indonesia atau tidak.

Namun, jika terdampak maka bisa berpengaruh pada ribuan pegawainya.

"Total seluruh karyawannya sekitar 7 sampai 8 ribuan orang," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada CNBC Indonesia, Senin (12/5/2205).

Apalagi lokasi perusahaan bukan hanya ada di satu titik, melainkan menyebar di berbagai wilayah, sehingga penyerapan tenaga kerjanya terjadi di banyak tempat.

"Perusahaan Panasonic yang ada pabrik nya di Indonesia adalah di DKI 2 PT, Bogor 1 PT bekasi 2 PT, Pasuruan 1 PT, Batam 1 PT," kata Iqbal.

Adapun tidak semua lini bisnis perusahaan merasakan tekanan di semua sektor.

"Jenis industri yang kuat adalah pabrik baterai, alat kesehatan, home appiliance, distributor elektronik merk Panasonic, dan lain-lain," sebut Iqbal.

Kalangan buruh pun masih menunggu pernyataan resmi dari perusahaan mengenai nasib para pekerjanya.

"Sampai saat ini belum ada PHK di Panasonic Indonesia, tetapi bisa saja akibat kebijakan global Panasonic Jepang maka di Indonesia ada PHK karyawan kontrak dan sebagian kecil kartap mungkin di bawah seribuan orang, artinya tetap ada PHK," ujar Iqbal.

Panasonic, yang dikenal sebagai pemasok utama baterai untuk kendaraan listrik Tesla menjelaskan Keputusan drastis ini diambil sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan permintaan pasar.

"Kami akan meninjau secara menyeluruh efisiensi operasional di setiap perusahaan grup, terutama di departemen penjualan dan nonproduksi," kata Panasonic dalam pernyataan resminya, dilansir dari AFP.

"Kami akan mengevaluasi kembali jumlah organisasi dan personel yang benar-benar dibutuhkan," tambahnya.

(sef/sef)

Next Article Satgas PHK-Deregulasi Rampung, Tinggal Tunggu Teken Prabowo