Perintah Prabowo: 2 Industri Ini Setop Pakai Garam Impor di Akhir 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Garam Nasional. Dalam regulasi tersebut, pemenuhan kebutuhan garam untuk sektor industri harus dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha.

Aturan ini dikeluarkan Prabowo pada 27 Maret 2025 dan mulai berlaku saat diundangkan. Dikutip CNBC Indonesia, Senin (14/4/2025), tujuan dari adanya regulasi ini adalah bertujuan mewujudkan swasembada garam nasional pada tahun 2027 mendatang.

Adapun tujuan dari swasembada garam adalah untuk meningkatkan usaha pergaraman dalam negeri serta pembangunan pergaraman nasional secara terpadu dan berkesinambungan.

Pada pasal 3 ayat 2 dalam regulasi ini disebutkan kebutuhan garam nasional untuk garam konsumsi dan untuk industri penyamakan kulit serta untuk water treatment, untuk industri pakan ternak, untuk industri pengasinan ikan, untuk peternakan dan perkebunan, untuk industri sabun dan deterjen, untuk industri tekstil, untuk pengeboran minyak, dan untuk industri kosmetik harus dipenuhi dari produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha.

"Kebutuhan garam nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara bertahap sesuai dengan target yang ditetapkan oleh menteri," tulis regulasi tersebut.

Sementara itu, dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan pemenuhan kebutuhan garam nasional untuk industri aneka pangan dan industri tekstil harus dipenuhi dari garam produksi dalam negeri oleh petambak garam dan badan usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2025.

"Khusus untuk pemenuhan kebutuhan garam nasional untuk industri kimia atau chlor alkali harus dipenuhi dari Garam produksi dalam negeri oleh Petambak Garam dan badan usaha paling lambat tanggal 31 Desember 2027," tulis Pasal 3 ayat 4 aturan tersebut.

Selain untuk memenuhi kebutuhan garam nasional, percepatan Pergaraman nasional dilakukan untuk pengembangan Garam yang dilindungi Indikasi Geografis. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengembangan Garam yang dilindungi Indikasi Geografis.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menargetkan swasembada garam pada tahun 2027. Cara yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target tersebut adalah dengan intensifikasi, ekstensifikasi, dan teknologi dengan lahan terbatas.

Dalam pasal 16 disebutkan sisa garam impor tahun 2024 berjumlah 47.O11 ton pada industri pengolah Garam dapat untuk mencukupi kebutuhan Garam untuk industri aneka pangan dan 2.217,97 ton pada industri pengolah garam dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan Garam untuk industri farmasi dan alat kesehatan.

(wur/wur)

Next Article Video: RI Setop Impor Garam Mulai 2025, Yakin Bisa?