Prabowo Minta Impor Daging Tak Pakai Kuota, Wamentan Bilang Begini

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan para menterinya untuk menghapus sistem kuota dalam impor komoditas pangan, termasuk daging sapi. Hal ini disampaikannya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025) kemarin.

"Saya minta ada Mentan, Mendag gak usah lagi ada kuota-kuota, gak ada lagi kuota. Siapa mau impor daging silakan impor. Mau impor apa silahkan buka saja, rakyat kita juga pandai kok jangan pakai kuota," tegas Prabowo dalam acara Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Menurut Prabowo, impor harus dilakukan secara netral dan terbuka, bukan hanya untuk perusahaan yang itu-itu saja. Menanggapi hal itu, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono buka suara.

Ia menyebut, arahan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara produksi dalam negeri dan kebutuhan impor, tanpa menambah beban rantai distribusi yang panjang.

"Jadi gini, kita kan tujuannya tetap swasembada. Sebisa mungkin, ya sebisa mungkin, barang, baik itu pangan maupun yang lain sebisa mungkin kan kita bisa produksi dalam negeri," kata Sudaryono saat ditemui di kantor Kemenko Bidang Pangan, Kamis (10/4/2024).

Namun ia mengakui, dalam praktiknya tetap ada kebutuhan impor. Masalahnya, selama ini kuota impor kerap diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang justru memperumit alur distribusi dan menaikkan harga.

"Kuota itu nanti kan yang dikasih teman-temannya semua. Jadi contoh, misalnya butuh impor daging beku, yang butuh industri, ya sudah industri aja yang impor. Nggak usah ada pihak tertentu dikasih kuota, kemudian dia yang ngatur jumlahnya, dia yang dikasih hak khusus. Itu yang menurut Pak Presiden tidak adil," jelasnya.

Menurut Sudaryono, skema baru ini akan memotong jalur distribusi yang selama ini terlalu panjang. Pada akhirnya, harga jual di tingkat konsumen bisa ditekan karena tidak melalui terlalu banyak perantara.

"Kalau nanti orang dikasih kuota, dikasih kuota, dia jualan lagi, dijual lagi, baru end-user-nya tuh mungkin turunan ketiga, keempat. Kan artinya ada penambahan harga. Nah, di situ dianggap tidak efisien," ucapnya.

Adapun untuk solusinya, kata dia, industri yang membutuhkan bahan impor bisa langsung mengajukan permohonan ke Kementerian Pertanian atau Kementerian Perdagangan.

"Iya dong, bisa ke Kementan dan Kementerian Perdagangan khususnya ya. Dari situ sehingga efisien, sehingga harga pangan kita, khusus yang impor, turun. Masyarakat bisa menikmati protein dengan harga yang lebih rendah," ucap Sudaryono.

Meski terbuka pada impor, dia menegaskan, pemerintah tetap akan melindungi produksi dalam negeri. Impor hanya dilakukan untuk komoditas yang memang tidak bisa dipenuhi oleh dalam negeri.

"Kita kan melindungi yang di dalam negeri itu pasti harus tetap dilindungi. Bukan berarti dibuka seluas-luasnya kemudian industri yang di dalam negeri mati, enggak. Kita tetap harus swasembada," katanya.

Ia mencontohkan, bila industri farmasi butuh bahan baku dan tidak tersedia cukup di dalam negeri, maka mereka bisa langsung mengimpor tanpa perlu lewat mekanisme kuota.

"Misalnya industri obat, misalnya harus impor, gak usah lagi kuota-kuota. Ya industrinya itu langsung bisa impor barang yang dia perlukan sehingga lebih efisien," tutur Sudaryono.

Dengan efisiensi alur importasi ini, ia berharap harga jual produk di pasar bisa ditekan.

"Kalau harga beli impornya murah, maka harga jualnya akan lebih murah. Yang menikmati siapa? Rakyat Indonesia," pungkasnya.

(wur)

Next Article Siap-Siap Importir Susu Nangis Darah, Wamentan Akan Lakukan Ini